Pelaku pembakar bendera berkalimat tauhid

MANAberita.com — TIGA orang pelaku pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, menyampaikan permohonan maaf. Pembakaran dilakukan karena pelaku menganggap bendera tersebut bendera HTI.

Ketiga pelaku memberikan keterangan kepada wartawa di Mapolres Garut, Jalan Sudirman, Selasa (23/10). Identitas ketiga orang itu dirahasiakan polisi. Mereka masih berstatus saksi. Saat memberikan keterangan, wajah mereka ditutup masker.

“Di sini saya ingin jelaskan, tidak banyak. Pertama, peristiwa pembakaran bendera yang dikalim bendera tauhid itu merupakan respons spontanitas kami. Tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kebijakan Banser,” kata pria berkaus putih polos lengan pendek dan bercelana panjang hijau, mengutip Detiknews.

Pembakaran bendera berkalimat tauhidterjadi saat gelaran Hari Santri Nasional (HSN) di Alun-alun Limbangan, Senin (22/10) pagi. Dia menyebut pembakaran terjadi karena bendera HTI dilarang pemerintah.

“Yang kedua, bendera yang kami bakar itu ketika HSN kemarin, itu merupakan bendera yang terlarang oleh pemerintah, yaitu bendera HTI,” katanya.

Selain klarifikasi, pria berperawakan jangkung itu mewakili dua teman sebelahnya, meminta maaf atas kejadian tersebut. “Ketiga, mungkin saya di sini minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus umat Islam apabila peristiwa ini menjadikan ketidaknyamanan,” ujarnya.

Baca Juga
Nah, Lho! Dua Pria ini Bersekongkol Untuk Jatuhkan Nikita Mirzani, Gagal Move On?
Kasihan! Telantar di Jalanan, Tubuh Kucing ini Dihinggapi Parasit Besar dan Menjijikan
Bocah 14 dan 13 Tahun Menikah, Warganet: “Ini Buat Karnavalan Kan?”

Tidak ada sesi tanya jawab. Ketiganya kembali digiring polisi memasuki salah satu ruangan di Blok Satreskrim Polres Garut.

Menko Polhukam Wiranto menyebut kasus pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, karena penggunaan kalimat tauhid dalam bendera HTI, ormas yang sudah dilarang. Polisi dan kejaksaan menangani kasus tersebut.

“Dalam rangka memperjelas permasalahannya, maka klarifikasi dan pendalaman akan dilaksanakan oleh pihak Polri dan Kejaksaan untuk menentukan penanganan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Wiranto. (Zee)