MANAberita.com – MASYARAKAT beberapa hari terakhir diresahkan dengan melonjaknya biaya tagihan listrik PLN. Bahkan ada pembengkakan tagihan yang mencapai 400 persen. Hal ini mendapat kecaman sejumlah legislator Senayan.

Salah satu yang mengecam tagihan listrik masyarakat melonjak adalah Anggota Komisi V DPR, Syahrul Aidi Maazat. Ia meminta pemerintah dalam hal ini PLN tidak sampai menaikkan semua tarif baik itu listrik, BBM, LPG, atau lainnya di saat ekonomi yang sedang merosot tajam ini.

Syahrul juga mendesak PLN harus menjadikan UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai panduan untuk pelayanan yang terbaik.

“Jangan sampai PLN mengkambing hitamkan WFH di masa Pandemi Covid-19 sebagai acuan kenaikan karena pemakaian over di tengah masyarakat sehingga lupa menunaikan kewajiban dan memberikan Hak warga sebagaimana tercantum dalan Pasal 4 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen,” tekan Syahrul seperti dilansir dari fajar.co.id, Minggu (7/6/2020).

Jika memang kenaikan iuran listrik disengaja, Legislator PKS itu menyebut seakan-akan PLN merampok uang rakyat melalui tagihan.

“Kita minta PLN segera memberikan jawaban ke publik. Jika kenaikan yang drastis ini karena disengaja, maka kita sayangkan bahwa PLN seakan-akan merampok uang rakyat melalui tagihan. Apalagi ini di saat badai pandemi Covid-19 merusak ekonomi negara,” tegas Syahrul Aidi.

Hal serupa juga dipaparkan, Anggota DPR Fraksi Demokrat Aliyah Mustika Ilham. Menurut dia, membengkaknya pembayaran listrik sangat kelewatan dan keterlaluan melihat ekonomi warga tengah terjepit akibat pandemi Covid-19.

“Bagi saya ini sudah kelewatan. Masa iya tega di kondisi pandemi seperti ini dinaikkan tarifnya (listrik),” ucap Aliyah.

Merespons keluhan-keluhan tersebut, PT PLN (Persero) angkat suara. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan seluruh anggapan itu tidak benar. PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN.

“Pada intinya bahwa PLN itu tidak melakukan kenaikan tarif karena tarif itu adalah domain pemerintah. Kan sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi PLN tidak akan berani karena itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif,” ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk ‘Tagihan Rekening Listrik Pascabayar’, Sabtu (6/6/2020).

Baca Juga
Bukan Karena Oplas, Wajah Wanita Ini Tiba-Tiba Membesar Usai Pakai Pewarna Rambut
Gardu Induk Sekayu Mulai Beroperasi, Dodi Harapkan Muba Terang Benderang
Weleh-weleh… Tagihan Listrik Wanita ini 3.864 Trilyun!!!

Bob menegaskan kenaikan tagihan listrik pelanggan terjadi karena adanya kenaikan pemakaian dari pelanggan itu sendiri.

“Kenaikan tarif ini murni disebabkan oleh kenaikan pemakaian dan kenaikan pemakaian ini murni disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan di rumah dibandingkan kegiatan sebelumnya pada era normal. Mungkin kita akan lihat juga bagaimana dengan new normal nantinya apakah juga mengalami kenaikan,” tambahnya.