Gelar Pendidikan hingga Agama yang Bisa Disingkat Dapat Ditulis di e-KTP dan KK

  • Minggu, 22 Mei 2022 - 21:52 WIB
  • Nasional

Manaberita.com – TITO Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meneken aturan baru terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

Aturan tersebut memperbolehkan gelar pendidikan hingga keagamaan yang bisa disingkat dapat dicantumkan di kartu keluarga (KK) hingga e-KTP.

Melansir dari detikcom, Aturan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Aturan yang terdiri dari 9 pasal ini ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.

Yang dimaksud dengan dokumen kependudukan dalam aturan itu mulai dari kartu keluarga, kartu identitas anak, e-KTP, hingga akta pencatatan sipil. Pencatatan nama itu dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.

Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

Berikut bunyinya:

Baca Juga:
Salah Satu Negara Mayoritas Muslim, Malaysia Mengutuk Penodaan Quran di Belanda Dan Swedia

Pasal 5

(1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:

  1. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
  2. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen

Kependudukan; dan

Baca Juga:
Mau Dapet Hadiah 200 Juta? Laporkan Kasus Korupsi!
  1. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

(2) Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama.

(3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

  1. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
  2. menggunakan angka dan tanda baca; dan
  3. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil

(Rik)

Komentar

Terbaru