MANAberita.com – MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate mengungkapkan rencana pembuatan super app yang merangkum semua aplikasi pemerintah tergantung pada keuangan negara. Ia mengakui jika ribuan aplikasi milik pemerintah pusat maupun daerah perlu diefisiensi.
“Ini sedang kita siapkan, tergantung juga keuangan negara. Kira-kira tergantung keuangan negara,” tuturnya.
Plate menambahkan jika saat ini beberapa pemerintah daerah memiliki aplikasi mikro yang kemungkinan hanya digunakan untuk lingkungan kerja saja, maka aplikasi tersebut akan disatukan dalam super app.
Namun integrasi super app itu tak berlaku bagi kementerian atau lembaga yang sudah membangun aplikasi besar dan banyak penggunanya.
“Saat ini pemerintah menggunakan lebih dari 24.700 aplikasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk membuatnya lebih efisien dan memudahkan maka perlu disatukan,” ujar Plate.
Sebagai informasi, sejumlah aplikasi milik pemerintah sudah banyak digunakan masyarakat secara masif, di antaranya Pedulilindungi dan aplikasi E-Kemenkeu.
Ia mengatakan nantinya sebanyak 2400 aplikasi tersebut akan dirampingkan menjadi delapan hingga sepuluh aplikasi saja.
Baik pemerintah daerah maupun pusat, menurut Johnny, memiliki banyak aplikasi yang tidak jelas peruntukannya. Alhasil, ribuan aplikasi tersebut perlu dirampingkan karena dinilai tidak efisien.
Menanggapi hal tersebut, Peneliti keamanan siber CISSReC, Pratama Persadha menyoroti keamanan siber jika situs kementerian dan lembaga dilebur jadi super app.
Yang tak kalah penting ialah kewajiban menerapkan keamanan sibernya, baik itu sistem, jaringan, maupun aplikasi juga perlu diamankan,” ujar Pratama dalam keterangannya, Juli lalu.
Ia menilai masalah keamanan siber jika dilihat masing-masing aplikasi pemerintah memiliki tingkatan yang berbeda-beda, bahkan sebagian besar sangat lemah pengamanan yang berujung kebocoran data.
Pratama menjelaskan superapp yang bagus adalah jika keamanan siber bisa diterapkan dengan maksimal, mulai dari teknologi aplikasi yang mutakhir seperti enkripsi dan pusat data termasuk server.
Dan lagi, Pratama menilai kehadiran super app harus ditunjang dengan kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni.
“Setiap Kementrian dan Lembaga Negara bahkan memiliki aplikasi yang hampir mirip dengan sistem yang berbeda-beda yang membuat semua data dan layanan terpisah-pisah. Belum lagi pengelolanya yang terkadang tidak jelas karena masih dilakukan oleh vendor,” katanya.
(sas)
, Johnny G. Plate mengungkapkan...)
