MANAberita.com – REFORMASI birokrasi dipandang perlu dilakukan dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance), hal ini merupakan Salah satu tanggung jawab dan amanah yang diemban oleh Sekretaris Daerah. Rakornas yang diselenggarakan DPP Forsesdasi dinilai sangat tepat dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan Daerah mewujudkan percepatan Reformasi tersebut.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi MSi saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) tahun 2019 bertempat di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC/Dome) Balikpapan, Rabu malam (20/02/2019).
Didampingi Inspektur Kabupaten, Sekretaris Dewan dan Kepala Bagian Organisasi. Apriyadi berharap Rakernas Forsesdasi 2019 mampu menjadi wadah bagi semua Sekda untuk saling bertukar pikiran dan masukan terkait hal yang dihadapi di tiap kabupaten/kota di Indonesia. “Dengan demikian kita bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan kinerja sehingga mampu Mewujudkan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan maju”, harapnya
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo saat membuka acara tersebut Mengatakan
Peran sekda sangat strategis sebagai eksekutor, koordinator dan fasilitator untuk membantu tugas kepala daerah. Seorang Sekretaris Daerah harus mencermati dengan baik tugas perencanaan anggaran, Retrebusi Pajak dan mekanisme pembelian barang/jasa sehingga percepat reformasi birokrasi terlaksana dengan baik.
“Kita harus membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi, dalam upaya penguatan otonomi daerah”, pintanya
Lanjutnya, ada 8 area perubahan reformasi birokrasi yang harus dijalankan sekretaris daerah dalam percepatan reformasi birokrasi diantaranya Manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan, penguatan tata laksana, sistem manajemen SDM ASN, penguatan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Acara yang mengusung tema “Percepatan Pelaksanaan Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Kelas Dunia 2025” ini menghadirkan narasumber yang berkompeten mulai dari Sekjen Kemendagri, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kemenpan RB, Komisioner KASN, Ketua DPN Korpri, Deputi Pencegahan KPK, Deputi bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian BKN.
