Manaberita.com – KUWAIT secara resmi membubarkan parlemennya melalui dekrit setelah putra mahkota Teluk Arab berusaha menyelesaikan kebuntuan antara pemerintah dan parlemen terpilih yang telah memblokir reformasi pajak, menurut kantor berita negara KUNA. Bulan lalu, Putra Mahkota Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, yang akan mengambil alih sebagian besar tugas emir, mengatakan dia akan membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan awal. Pada hari Senin, ia menyetujui kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri baru.
Melansir dari Aljazeera, “Untuk memperbaiki panggung politik, kurangnya harmoni dan kerja sama dan perilaku yang merusak persatuan nasional, perlu menggunakan rakyat untuk memperbaiki jalan,” kata Sheikh Meshal dalam dekrit pembubaran parlemen, KUNA melaporkan pada hari Selasa. Keputusan itu mengatakan pemilihan akan diadakan dalam waktu dua bulan untuk memilih parlemen baru.
Pemerintah sebelumnya mengundurkan diri pada bulan April sebelum mosi non-kerja sama di parlemen melawan Perdana Menteri Sheikh Sabah al-Khalid, yang akhir bulan lalu digantikan sebagai perdana menteri oleh putra emir saat ini, Sheikh Ahmad Nawaf Al Sabah. Stabilitas politik di Kuwait, produsen minyak OPEC, secara tradisional bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan parlemen, legislatif paling hidup di kawasan Teluk.
Kuwait melarang partai politik tetapi telah memberikan pengaruh yang lebih besar kepada legislatif daripada badan serupa di monarki Teluk lainnya. Kebuntuan antara pemerintah dan parlemen di Kuwait sering menyebabkan perombakan kabinet dan pembubaran legislatif selama beberapa dekade, menghambat investasi dan reformasi. Terakhir kali parlemen dibubarkan adalah pada tahun 2016.
[Bil]
