MANAberita.com – MENTERI Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa dua menteri dari Kabinet Indonesia Maju agresif meminta uang dari Kementerian Keuangan.
Kedua menteri tersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Mereka rajin menuntut agar anggaran pendidikan terus dinaikkan.
Mengutip CNN Indonesia, Sri Mulyani mengutip amanat UUD 1945, bahwa APBN mewajibkan 20% APBN untuk pendidikan.
Oleh karena itu, sejak tahun 2010, terdapat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang secara efektif mengelola anggaran pendidikan dengan mengirimkan putra-putri terbaik negeri ini ke perguruan tinggi di berbagai sekolah di Indonesia dan di seluruh dunia.
“Selain LPDP, Pak Nadiem dan Pak Menteri Agama rajin minta untuk dana pendidikan naik terus, Bapak (Jokowi). Jadi tidak hanya LPDP yang naik, tapi Pak Nadiem dan Pak Menag adalah dua orang yang mendapatkan benefit,” katanya dalam LPDP Festival 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (3/8).
Padahal, Ani merujuk pada menteri lain, Jokowi. Ia mencari-cari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang seharusnya hadir dalam acara tersebut. Dia mencontohkan, Budi sangat menginginkan 1.000 tenaga medis dalam setahun. Akhirnya Ani mengalokasikan dana untuk mendidik anak negeri melalui LPDP.
“Mestinya Pak Menkes (Budi Gunadi Sadikin) di sini, beliau juga agresif Pak (Jokowi) minta 1.000 dokter spesialis setiap tahun. LPDP memberikan beasiswa kepada dokter-dokter spesialis dengan prioritas 1.000 per tahun. Sekarang yang baru masuk 600 orang Bapak. Jadi, uangnya ada, orangnya tidak ada. Agak sombong sedikit menterinya,” kelakar Ani disambut riuh tepuk tangan.
Selain untuk beasiswa, Ani menegaskan LPDP hadir memberikan dana riset. Ia pun menyinggung Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko sebagai pihak lain yang turut menerima benefit tersebut.
(sas)
