Manaberita.com – PARA wanita bertepuk tangan di aula besar di markas besar partai ZANU-PF di Zimbabwe ketika Presiden Emmerson Mnangagwa menyebut mereka sebagai “tulang punggung” organisasi, yang suaranya sangat penting untuk kemenangan dalam pemilihan yang dijadwalkan Agustus. Para wanita di rapat umum oposisi baru-baru ini bernyanyi, menari, dan berjanji untuk memilih perubahan sambil mengenakan gaun dan rok dengan wajah pemimpin partai laki-laki terpampang di tubuh mereka. Mereka melakukan ini terlepas dari kenyataan bahwa pemilihan mewakili status quo, di mana perempuan sebagian besar dibatasi untuk menjadi pemandu sorak.
Dilansir ABCnews, Meskipun perempuan merupakan mayoritas penduduk dan secara tradisional merupakan persentase pemilih terbesar, kurangnya calon perempuan tahun ini memberi kesan bahwa situasinya lebih buruk. Meskipun kami memiliki beberapa undang-undang dan kebijakan terbaik tentang kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan, hal-hal itu hanya ada di atas kertas. Marufu Mandevere, seorang pengacara hak asasi manusia di Harare, ibukota Zimbabwe, menyatakan bahwa realitas di lapangan keterlibatan perempuan dalam politik hanya sebatas menjadi pendukung setia dan pemilih yang konsisten.
Zimbabwe melawan tren regional karena kelangkaan kandidat perempuan. Persentase perempuan yang bertugas di parlemen nasional di sub-Sahara Afrika meningkat dari 10% pada tahun 1995 menjadi sekitar 27% pada tahun 2022, menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Maret oleh Inter-Parliamentary Union. International Parliamentary Union (IPU) menggambarkan dirinya sebagai organisasi parlemen nasional dunia yang didirikan pada tahun 1889.
Prasangka berbasis gender masih merajalela di Zimbabwe, negara patriarkal di Afrika bagian selatan dengan 15 juta penduduk. Bidang politik, ekonomi, agama, dan sosial secara historis didominasi oleh laki-laki. Terlepas dari kampanye lokal yang aktif dan tekanan internasional untuk partisipasi perempuan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, hasil pemilu 23 Maret menunjukkan bahwa perubahan mungkin tidak akan terjadi.
Empat wanita pemecah rekor mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan terbaru, yang berlangsung pada tahun 2018. Tidak ada perempuan yang mencalonkan diri tahun ini, hanya 11 laki-laki. Pada akhirnya, hanya satu perempuan yang memenuhi syarat untuk pemungutan suara. Bersama Linda Masarira, Elisabeth Valerio adalah salah satu dari dua wanita yang ditolak karena terlambat membayar biaya pendaftaran sebesar $20.000 (naik dari $1.000 pada tahun 2018). Valerio berhasil menggugat keputusan tersebut di pengadilan pada bulan Juli.
Di 210 daerah pemilihan, terdapat 70 kandidat perempuan yang mencalonkan diri untuk Majelis Nasional hingga 637 kandidat laki-laki. Berbeda dengan 14 persen pada 2018, ini mewakili 11 persen kandidat. Sebelum berkompetisi di negara di mana pembelian suara adalah hal biasa, kandidat parlemen harus membayar $1.000 untuk mendaftar, naik dari $50 pada pemilihan sebelumnya. Masarira mengeluhkan pengucilan historis perempuan dari angkatan kerja dan bagaimana diskriminasi ini sekarang digunakan untuk mencegah mereka mencalonkan diri untuk jabatan publik. Orang kaya adalah satu-satunya yang harus memegang jabatan politik”.
Menurutnya, banyak wanita memilih untuk tidak mencoba menegosiasikan “biaya selangit” tersebut. Setelah periode kampanye yang gencar sebelum pemilihan pendahuluan partai, kelompok penekan kecewa. Sebagai bagian dari kampanye 2023LetsGo5050, yang dipimpin oleh koalisi organisasi hak-hak perempuan, partai-partai politik besar menandatangani “Piagam Perempuan” pada bulan Februari, berjanji akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah calon perempuan. Menurut WALPE, sebuah organisasi non-pemerintah lokal, partai politik terbesar telah menerjunkan kurang dari 12% calon perempuan untuk Majelis Nasional pada akhir periode pendaftaran calon.
Untuk menunjukkan tekad perempuan untuk bersuara di meja, WALPE menyebut angka-angka itu sebagai “tamparan”, menuduh partai-partai sebagai “tokenisme”, dan mengancam akan berkampanye melawan mereka. Kelompok tersebut saat ini sedang menjalankan kampanye yang mendesak pemilih perempuan untuk mendukung kandidat perempuan lain di mana mereka terdaftar di surat suara. Stereotip yang diabadikan terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik juga negatif.
Pertimbangkan Judith Tobaiwa, seorang politisi oposisi dan wanita pertama yang menjabat sebagai anggota parlemen untuk daerah pemilihan yang kontroversial di Zimbabwe tengah. Dia mencalonkan diri untuk pemilihan kembali. Namun bagi lawan-lawannya, rekor atlet berusia 35 tahun itu tampaknya tidak sepenting jenis kelaminnya. Selama rapat umum baru-baru ini di distriknya, seorang anggota partai yang berkuasa berteriak, “Apa yang istimewa dari Judy… Apa bedanya dia dari gadis-gadis lain?”. Menanggapi sorak-sorai, dia berkata, “Kalau soal jadi PSK, kami juga punya PSK di ZANU-PF.” Pernyataan tersebut direkam dengan kamera dan kemudian dikritik tajam oleh para aktivis.
Namun menurut Mandevere, seorang pengacara hak asasi manusia, perempuan di Zimbabwe telah terbukti menjadi pemimpin yang cakap selama bertahun-tahun dan banyak krisis. Ini termasuk wabah virus corona, yang membuat banyak perempuan dan anak perempuan menjadi kepala rumah tangga, pandemi HIV/AIDS, yang merenggut nyawa jutaan orang, dan keruntuhan ekonomi yang berkepanjangan dan melumpuhkan, yang mendorong perempuan ke garis depan dalam merawat keluarga. Bagian yang menyedihkan adalah itu. Pada saat dibutuhkan, kami tidak keberatan wanita merawat kami di rumah, tetapi ketika menyangkut ambisi politik, kami tidak menyukainya,” katanya.
[Bil]
