MANAberita.com – SURAT Izin Mengemudi (SIM) yang merupakan salah satu dokumen penting dan wajib dibawa oleh setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan sebagai bukti identitas dan kompetensi syarat berkendara.

Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Apabila diabaikan, maka petugas di lapangan akan memberikan sanksi hukum berupa tilang. Tetapi dengan perkembangan zaman digital yang semakin praktis, bolehkah SIM difoto dan dimasukkan ke galeri ponsel pengemudi?

Melansir Kompas.com, dokumen terkait tidak perlu lagi dibawa secara fisik saat berpergian atau ketika lupa bawa dompet, bisa mengandalkan ponsel saja.

Kepala Subdirekorat Pembinaan dan Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Jamal Alam menjelaskan bahwa tindak itu ternyata tidak diperbolehkan.

Pasalnya SIM dilengkapi dengan cip atau media penyimpanan data. Jadi apabila petugas ragu atas identitas pengemudi, langsung bisa dilakukan pengecekkan menggunakan alat khusus.

“SIM belum bisa digantikan oleh dokumen lain dan belum boleh untuk difoto dan dimasukkan ke galeri. Kami petugas akan memeriksa secara langsung SIM yang sah dan fisik kartu SIM itu sendiri,” kata dia, Rabu (9/3/2022).

“Maka sebaiknya SIM itu selalu dibawa berserta STNK pada saat di jalan (menggunakan kendaraan),” ucap Jamal, menambahkan.

Tindak ini juga sekaligus mencegah adanya pemalsuan identitas SIM dan STNK pada kendaraan terkait. Adapun lebih jauh mengenai wajib membawa SIM, termasuk dalam Pasal 106 ayat (5) pada UU No.22/2009 tentang LLAJ, yang berbunyi:

Baca Juga
Keterbatasan Akses Jalan, Pria ini Terpaksa Antar Jenazah Menggunakan Motor
Jalan Kedubes Saudi Di Washington Berganti Nama Menjadi ‘Jamal Khashoggi Way’, Kenapa?
Penjelasan Disparpora Karanganyar usai  Viral soal Rencana Pembangunan Tangga di Gunung Lawu

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

[sas]