MANAberita.com – MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau aparat pemerintah daerah berhati-hati dalam menyusun perencanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Intinya, kami mohon pemerintah daerah semakin cermat di dalam membuat perencanaan PPDB itu jangan terlalu mepet waktunya pada masa penerimaan,” kata Muhadjir di lingkungan Istana Kepresidenan, Selasa (18/7).
Ia mengingatkan, PPDB bisa direncanakan paling cepat satu tahun sebelum dimulainya tahun ajaran baru.
“Begitu anak-anak masuk naik kelas 6 kan tahun depan dia calon siswa SMP, mestinya pada waktu itu sudah bisa dikoordinasikan antar-kepala sekolah, masing-masing kepala dinas,” urainya.
Mengutip Kompas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jokowi-Jusuf Kalla, dalam Kabinet Kerja 2016–2019 juga menyatakan mendapat informasi soal isu PPDB di berbagai daerah.
“Saya sudah punya data, ya ndak banyak-banyak amat kasusnya itu, hanya memang menyebar hampir di seluruh daerah ada kasus,” ujarnya.
Ia menuturkan, temuan kekisruhan PPDB saat ini mestinya bisa diselesaikan masing-masing daerah apabila pemerintah daerah lebih proaktif, sehingga pemerintah pusat tak perlu turun tangan.
Meski demikian, ia memastikan pihaknya tetap akan melakukan evaluasi terkait PPDB tahun 2023 ini.
Ia menyebut, beberapa kecurangan PPDB, misalnya pemalsuan alamat atau manipulasi nilai calon siswa bisa diantisipasi dan ditangani melalui konfirmasi proaktif.
Profesor yang pernah menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2000 hingga 2016 ini pun menegaskan, praktik-praktik kecurangan yang masih terjadi di PPDB 2023 ini menunjukkan persepsi masyarakat tentang sekolah favorit dan nonfavorit.
Ia pun mendorong pemda untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan di wilayah masing-masing.
“Kalau (kualitas pendidikan) sudah merata dan persepsi masyarakat juga sama (menerima) bahwa ini sekolah di mana pun ini sama, saya kira enggak ada masalah sepertinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Muhadjir mengingatkan para orang tua jika melakukan kecurangan dalam PPDB sama saja mendidik anak untuk menjadi calon koruptor.
“Mestinya orang tua juga harus menyadari kalau sejak awal anak-anaknya dididik dengan cara yang curang, ya itu jadi calon koruptor itu,” kata Muhadjir kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Dia menekankan, orang tua punya tanggung jawab pertama dan utama untuk menerapkan pendidikan moral pada anak.
“Kalau anaknya sejak awal diajari ketika masuk sekolah pun dengan cara curang, apa yang diharapkan dari anak-anaknya nanti?” kata Muhadjir.
(sas)
 Muhadjir...)
