Manaberita.com – Airlangga Hartarto terancam dipecat oleh tokoh senior di dalam Dewan Pakar Partai Golkar sebagai ketua umum melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) jelang pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2024.
Ridwan Hisjam, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar meminta hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada tahun 2019 yang memutuskan Airlangga sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 juga segera dievaluasi.
Melansir dari CNN Indonesia, Ridwan beralasan sejak Airlangga ditetapkan sebagai capres Golkar sejak 2019 lalu, hingga kini belum ada tanda-tanda ‘kemenangan’ Golkar. Bahkan sejumlah survei menurutnya telah mencatatkan Golkar disalip oleh partai lain.
Ridwan juga mengkritik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tidak menunjukkan progres yang signifikan.
Teranyar, melalui surat rekomendasi hasil rapat Dewan Pakar yang dikirim ke Airlangga pada Senin (10/7) memuat tiga poin rekomendasi, di antaranya yakni memberi Airlangga tenggat waktu deklarasi capres atau cawapres paling telat Agustus 2023.
Airlangga juga diminta membentuk poros baru koalisi di Pilpres 2024. Tak sampai di situ Ridwan berpendapat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berpeluang menjadi Ketua Umum Golkar lewat Munaslub.
Sejumlah elite DPP Golkar termasuk Airlangga menampik isu Munaslub. Airlangga mengatakan Munaslub bukan mekanisme yang lumrah dilakukan di Partai Golkar. Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala.
Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menduga ada upaya dari sejumlah elemen di Dewan Pakar yang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Golkar di Pilpres 2024.
Umam menyebut KIB yang diinisiasi Golkar telah bubar dan membuat nilai tawar politik Golkar menjadi anjlok. Ia menyampaikan hal itu lah yang kemudian jadi celah mendegradasi kepemimpinan Airlangga di internal Golkar yang masih gamang karena tak juga putuskan sikap di Pilpres 2024.
“Tampaknya ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Golkar dalam konfigurasi koalisi jelang Pilpres 2024 mendatang sebagai celah untuk mendegradasi kepemimpinan Airlangga di internal Golkar,” ujar Umam.
Umam menilai manuver itu sebagai bentuk mosi tidak percaya atas kepemimpinan Airlangga yang hingga kini belum menunjukkan tanda keberhasilan dalam menentukan sikap koalisi.
“Jelas, manuver itu merupakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Airlangga yang dinilai belum bisa menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam pembentukan koalisi,” katanya.
Ia menyebut pasca KIB yang menurutnya sudah bubar, Golkar tak punya banyak pilihan, yakni antara mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto atau membentuk poros baru dengan partai yang tak terakomodir di koalisi lain.
“Dalam konteks ini, Golkar bisa menyatu dengan PKB jika Cak Imin ditolak sebagai Cawapres Prabowo, atau Golkar bersama PAN jika akhirnya Prabowo menyetujui pencawapresan Cak Imin,” ucapnya.
Meski demikian, ia menilai manuver Dewan Pakar ini merupakan hal yang biasa terjadi di internal Golkar. Menurutnya, Golkar diisi oleh faksi kekuatan yang beragam.
(Rik)
