Manaberita.com – Prabowo Subianto Menteri Pertahanan, menyampaikan prestasi ekonomi yang dicapai di masa pemerintahan Jokowi. Ia menyebut Jokowinomics merupakan aplikasi nyata ekonomi Pancasila.
Prabowo mengatakan ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berdasarkan kepentingan nasional.
“Jokowinomic adalah aplikasi nyata ekonomi Pancasila oleh Presiden Jokowi,” kata Prabowo dalam paparannya di acara Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, Selasa (15/8).
Melansir dari CNN Indonesia, Dalam paparannya, Prabowo memaparkan sejumlah program pemerintahan Jokowi yang menjadi bentuk konkret dari ekonomi Pancasila, di antaranya Kartu Indonesia Sehat yang mencakup 96,8 juta orang gratis BPJS dan 236 juta layanan kesehatan gratis KIS di 2022. Kemudian Kartu Indonesia Pintar untuk 17,9 juta siswa dan 2,2 juta siswa sekolah agama.
Lalu, Kartu Sembako yang mencakup 18,7 juta keluar penerima manfaat (KPM) dan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan. Ada juga Program Keluarga Harapan dan BLT Dana Desa. Prabowo menyebut program itu membantu banyak masyarakat lemah.
Prabowo mengatakan ekonomi Pancasila dibutuhkan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Ia menyebut ada sejumlah kebijakan yang telah disusun untuk mencapai Indonesia Emas 2045, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, pengentasan kemiskinan, kesehatan dan farmasi, pendidikan, sains dan teknologi, pertahanan, industrialisasi, reformasi politik, hukum dan birokrasi, transformasi keuangan negara.
“Saya optimis bukan hanya swasembada, kita akan jadi lumbung pangan dunia, dan kita juga harus nanti mandiri di bidang energi,” kata Prabowo.
Ia juga menyiapkan program best results fast atau peta sementara, yaitu memberi makan siang dan susu gratis untuk semua murid di sekolah, melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, PKH dan BLT Dana Desa.
Lalu membangun sekolah-sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten, menurunkan kasus TBC hingga 0 kasus di 2029. Selanjutnya mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio pajak hingga 16 persen, dan serta ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian dengan lumbung padi desa, daerah dan nasional.
(Rik)
