MANAberita.com — BANYAKNYA permasalahan dalam implementasi pengelolaan dana dilapangan menyebabkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI turun tangan. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya seminar regional dengan tema Dinamika dan Problematika Tata Kelola Desa, yang digelar di Gedung DPD RI Jakabaring Sumsel, Selasa(03/10).
Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaksanaan Undang-Undang Desa, sesuai dalam pelaksanaan Undang-Undang no 6 tahun 2014. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI Beny Ramadhan, Sekda Provinsi Sumsel Namun Umar serta kepala desa Se-Sumsel.
Anggota DPD RI Asal Sumsel Hendri Zainudin, mengatakan adanya seminar ini bertujuan untuk mensinkronisasikan pengelolaan dana desa pada perangkat kepentingan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hendri Zainudin
“Saya sebagai anggota DPD RI dari yang berasal dari Sumsel sangat berharap supaya jangan sampai kepala desa di Sumsel bermasalah,” Tuturnya.
“Yang kedua, kita juga meminta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten kota untuk saling bersinergi,” Tambah Hendri d sela-sela seminar.
Selain itu, ia dan Komite DPD RI mengundang seluruh kepala desa untuk belajar mengendalikan dana dan berharap ilmu itu akan menyebar.
“SDM terus kita tingkatkan seperti pendamping desa, lokakarya serta pendamping kecamatan terus dibenahi dalam tiga tahun terakhir ini,” tuturnya.
Hendri juga menambahkan jika DPD selalu mendorong Pemerintah untuk memberikan pelatihan bagi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa tersebut.
“Jika semua ada sinkronisasi maka cita-cita untuk mensejahterakan rakyat bisa tercapai,” tutup Hendri.
Sementara itu Sekda Sumsel Nasrun Umar, mengatakan jika seminar evaluasi yang digelar oleh DPD RI sangat bagus. Seperti mempelajari bagaimana mengeluarkan dan memanfaatkannya.
“Untuk diketahui informasi yang dapat untuk Desa di Sumsel hampir lebih dari 2 triliun dan 750.000.000 persatu dari 2895 desa,” sebutnya.
Ia juga menambahkan jika Provinsi nanti akan mengalami penurunan jika melakukan supervisi terhadap itu dengan bentuk yang tidak diketahui seperti apa.
“Kepala BPMD oleh masyarakat dan di sanalah nanti akan dilakukan seperti apa Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa tentang pengelolaannya,” singkatnya (Wah)
