penandatanganan prasasti penanda aset dan closing pembiayaan SBSN Proyek Jembatan Musi IV
MANAberita.com – JEMBATAN Musi IV sudah satu tahun berdiri membentang di Sungai Musi, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman pun akhirnya melaksanakan penandatanganan prasasti penanda aset dan closing pembiayaan SBSN Proyek Jembatan Musi IV di kota Palembang, Selasa (08/10).
Proyek ini bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jembatan Musi IV dan sudah dirasakan manfaatnya sejak beberapa bulan lalu oleh warga Palembang.
Perencanaan pembangunan Jembatan Musi IV telah dilakukan sejak tahun 2010, namun karena keterbatasan anggaran, konstruksinya baru dilaksanakan pada tahun 2015- 2018 menggunakan dana APBN dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total dana Rp553,57 miliar.
Jembatan Musi IV adalah jembatan dengan tipe extradozed (perpaduan kabel dengan gelagar kotak/box girder), memiliki panjang 1.130 meter dan lebar 12 meter bertujuan mengurangi beban lalu lintas Jembatan Ampera dan meningkatkan konektivitas di Kota Palembang.
Jembatan yang menghubungkan Ulu dan Ilir Kota Palembang ini pun memiliki daya tahan hingga 100 tahun dan lebih tahan gempa. Panjang jembatan lebih dari 1.300 meter dan telah menelan dana sekitar Rp 553 miliar selama pembangunan 4 tahun terakhir.
Penantian panjang ini dirasakan warga di sekitar Pasar Kuto dan Seberang Ulu ini terbayar manis, Di mana selama ini warga dari Kuto ke Ulu harus melintas di Jembatan Ampera. Tak hanya itu, sejak adanya jembatan Musi IV, kemacetan pun berkurang. Masyarakat sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya jembatan Musi IV.
“Jembatan Musi IV Palembang dibiayai melalui investasi masyarakat di instrumen pembiayaan Sukuk Negara dan ini adalah infrastruktur yang dibiayai oleh uang rakyat, uang kita bersama sehingga harus dimanfaatkan dan dirawat bersama dengan sebaik-baiknya,” terang Luky dalam sambutannya.
Pembangunan Jembatan Musi IV ini diharapkan dapat mempermudah akses transportasi masyarakat Palembang dalam beraktifitas serta sebagai bentuk pengelolaan APBN yang baik dan tepat untuk membangun infrastruktur Indonesia. (Ila)
