MANAberita.com – ANGGOTA DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago menyatakan pihak-pihak yang mengusulkan wacana tunda pemilu merupakan pihak yang ingin masa jabatannya sendiri diperpanjang.
“Kena jebakan batman itu namanya, UU pemilu sudah ditandatangani bersama oleh pemerintah dan parlemen, situasi negara aman-aman saja tidak ada yang genting, kok bisa-bisanya ingin pemilu ditunda?” ujar Irma, Selasa (2/3).
Melansir dari CNN Indonesia, Irma mengatakan ketika pertama kali ada yang mengusulkan penundaan pemilu, hal itu diyakini hanya akal-akalan mereka guna memperpanjang masa jabatan mereka.
Padahal, kata Irma, seharusnya pihak pencetus penundaan pemilu sudah mengetahui bahwa hal itu bertabrakan dengan konstitusi dan asas kepatutan. Terlebih, usulan itu akan menuai penolakan dari masyarakat karena tidak memiliki alasan yang kuat.
“Kok masih saja ada ketua umum partai mau diperalat untuk test the water, akhirnya malah kecebur dan di-bully masyarakat,” ujar Irma.
Sebelumnya, beredar kabar terjadi pertemuan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Menteri Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang membahas rencana penundaan pemilu.
Luhut meminta Zulhas agar PAN mendukung usulan itu dan menyampaikannya langsung kepada publik. Luhut menjamin bahwa Jokowi telah merestui agar Pemilu 2024 ditunda.
“Apa pun alasannya, harusnya mereka cek langsung dulu ke Presiden, bener enggak ini keinginan beliau? Jangan-jangan ini ada yang jual jual nama beliau, kan begitu,” pungkas Irma.
Wacana penundaan Pemilu 2024 berhembus baru-baru ini. Usulan datang dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Bahkan, Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19.
Jauh sebelum itu, usulan serupa pernah diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil mengklaim dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atas nama pemulihan pascapandemi.
Partai koalisi hingga kini diketahui beda sikap soal usulan Pemilu. Dari tujuh partai, baru PKB, PAN, dan Golkar yang menyatakan dukungan. Sedangkan tiga partai PDIP, Nasdem, Gerindra menolak. Sampai saat ini, hanya PPP yang belum menyatakan sikap.
[SAS]
