Manaberita.com – DIREKTUR Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dipanggil Komisi VI DPR RI. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan banyak terbakarnya kilang Pertamina dalam setahun terakhir.
Melansir dari detikcom, Hal teresebut dikatakan oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza.
“Dalam satu tahun terakhir ini seperti yang pernah kita baca pernah kita rapatkan, empat kilang milik Pertamina terbakar,” kata Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza dalam Rapat Pendapat dengan PT Pertamina (Persero), Senin (28/3/2022).
Ia merinci, kebakaran kilang pertama yang terjadi di Balongan, Indramayu, Jawa Barat pada 29 Maret 2021. Kebakaran tersebut memakan korban sebanyak 20 orang dengan potensi kerugian Rp 1,25 triliun.
Kedua, kebakaran di Cilacap, Jawa Tengah pada 11 Juni 2021. Saat itu dari ketiga tangki kilang terbakar. Pertamina disebut menanggung kerugian sebesar Rp 225 miliar.
Ketiga, kebakaran yang terjadi pada 13 November 2021. Ini terjadi lagi di Cilacap, Jawa Tengah. Kebakaran ini perusahaan disebut mengalami kerugian US$ 237 miliar dari 31 ribu kiloliter minyak yang terbakar.
“Terbaru (keempat) kilang Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar pada 4 Maret 2022. Kebakaran tersebut menyoroti kinerja Pertamina terutama dalam aspek keamanan,” lanjutnya.
Melihat banyaknya kilang Pertamina yang terbakar dan merugikan hingga triliunan rupiah, Faisol mengatakan komisi VI membutuhkan penjelasan dari Pertamina sendiri.
“Kebakaran yang merugikan perusahaan milik negara hingga triliunan rupiah tidak boleh dibiarkan begitu saja. Perlu evaluasi mendalam terkait sistem keamanan yang selama ini dimiliki perusahaan. Diperlukan koordinasi sinergis antar anak perusahaan Pertamina agar kebakaran di masa yang akan datang dapat dicegah,” jelasnya.
Selain itu, rapat ini juga meminta keterangan mengenai langkanya solar di pasaran. Hal ini disebut sudah diperingatkan oleh beberapa anggota komisi VI.
“Ada kemungkinan setelah kelangkaan minyak goreng akan menjadi komoditas politik adalah kelangkaan solar. Oleh karena itu Pertamina sudah diminta untuk melakukan monitoring agar hal ini tidak terjadi,” ungkapnya.
Terakhir, Komisi VI ingin mendengar mengenai arus keuangan Pertamina yang disebut tengah tidak sehat. Hal itu disebabkan karena utang pemerintah yang belum dibayar sebanyak Rp 1 triliun.
Faisol mengatakan, kemungkinan tingginya utang pemerintah ke Pertamina ini akibat subsidi untuk solar dan BBM lain yang harganya masih ditahan di bawah harga pasar.
“Kami juga meminta penjelasan mengenai hal itu. Mungkin salah satunya terkait subsidi solar dan beberapa produk Pertamina yang hari ini harganya ditahan di bawah harga pasar. Kami tidak ingin perusahaan sebesar Pertamina ini memiliki usia pendek karena arus keuangan dari Pertamina terhambat,” tutupnya
(Rik)