Manaberita.com – MAHFUD MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, meminta agar aparat keamanan dan penegak hukum untuk tidak membawa peluru tajam selama mengawasi aksi mahasiswa pada Senin (11/4).
Hal ini disampaikan oleh Mahfud usai rapat koordinasi terbatas tentang perkembangan situasi politik dan keamanan dalam negeri, Sabtu (9/4) di Jakarta.
Dilansir dari CNN Indonesia, Rapat itu dihadiri oleh menteri sekretaris negara, menteri dalam negeri, menteri perhubungan, kepala BRIN, panglima TNI, kepala staf presiden, wakabaintelkam mewakili kapolri, serta sejumlah pejabat eselon 1 Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.
“Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, serta tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” ungkap Mahfud dalam keterangan resmi yang dirilis Sabtu (9/4).
Sementara, Mahfud mengimbau pengunjuk rasa dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib, tidak anarkis, dan tak melanggar hukum.
“Yang penting aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” ucap Mahfud.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengumumkan akan melakukan aksi di depan Istana Negara pada Senin (11/4). Hal itu dilakukan untuk menuntut sikap tegas dan bukti nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak masa jabatan 3 periode.
Sementara, beberapa kelompok mahasiswa telah melakukan aksi di daerah, seperti Bogor dan Semarang.
Di Lampung, mahasiswa akan menggelar aksi pada Rabu (13/4). Tak hanya soal perpanjangan masa jabatan presiden, mereka juga protes soal kenaikan harga BBM.
Di sisi lain, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) akan menggelar Mimbar Keresahan Rakyat pada Minggu (10/4).
Dalam agenda itu, BEM UI akan memastikan sikap mereka apakah akan hadir dalam demo menolak masa jabatan presiden 3 periode atau tidak pada Senin besok.
Baru-baru ini Jokowi melarang anak buahnya berbicara mengenai penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menyampaikan hal itu dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4) lalu
Mantan gubernur DKI Jakarta itu tak ingin jajaran menterinya berpolemik dengan masyarakat. Ia ingin seluruh Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja.
(Rik)
