MANAberita.com – AKSI demonstrasi yang terjadi di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (6/7) berakhir perusakan mobil Kapolres Seruyan.
Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Erlan Munaji mengungkapkan, kejadian itu berawal dari adanya aksi pemanenan massal yang dilakukan sekitar 250 warga di lahan kebun PT BJAP, pada Kamis (6/7) pagi.
Mendapatkan informasi itu, Kapolres Seruyan langsung menuju lokasi pemanenan massal. Tim Gabungan Pengamanan, juga berhasil mengamankan 6 orang pelaku serta 2 unit mobil jenis Pick Up.
Erlan juga menyebut warga yang mengetahui adanya aksi penangkapan tersebut kemudian langsung melakukan unjuk rasa agar yang sebelumnya diamankan dapat segera dibebaskan.
“Masyarakat menganggap bahwa aksi pencurian ini bukanlah sebagai kegiatan yang melanggar hukum namun mengambil hak dari Perusahaan PT BJAP,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/7).
Dilansir CNN Indonesia, Erlan mengatakan warga juga menuntut agar Bupati dan Pemda Kabupaten Seruyan untuk hadir dan menyelesaikan tuntutan Plasma.
Adapun yang dimaksud Plasma merupakan perkebunan rakyat yang dalam pengembangannya diintegrasikan pada Perusahaan Besar Swasta (PBS) maupun Perusahaan Besar Negara (PBN) sebesar 20 persen.
Erlan juga menambahkan negosiasi yang sempat terjadi antara PT BJAP dengan warga tetap tidak membuahkan hasil hingga berujung pada perusakan sejumlah fasilitas kantor dan kendaraan.
“Karena semakin anarkis, Kapolres memerintahkan tim Gabungan Pengamanan untuk menghindari bentrok dengan masyarakat,” tuturnya.
Akibat kericuhan tersebut, ia menyebut sejumlah fasilitas kantor PT BJAP mengalami kerusakan. Sementara untuk kendaraan yang dirusak yakni mobil Kapolres Seruyan, 2 mobil Ditreskrimsus, 1 mobil Ditintelkam, serta 8 mobil dan 1 bus milik PT BJAP.
Kendati demikian, Erlan memastikan kondisi sudah berangsur kondusif setelah warga membubarkan diri dari lokasi pada Kamis (6/7) sore kemarin.
“Kita juga telah berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan stakeholder setempat untuk menyelesaikan permasalah yang terjadi,” pungkasnya.
(sas)
