Manaberita.com – Yustinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan, membantah Indonesia masuk dalam kategori negara gagal.
Menurutnya, kategori negara gagal yang disebutkan oleh Guterres bahwa negara yang membayar bunga utang lebih tinggi dari anggaran kesehatan atau pendidikan tidak sesuai dengan Indonesia.
“Penilaian ini tidak berdasar! Indonesia bukan negara gagal. Justru kita masuk ‘upper middle income country’ dengan pertumbuhan ekonomi stabil dan tinggi 5 persen,” ujar Yustinus dalam cuitan Twitternya @prastow, Kamis (20/7).
Ia menjabarkan berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran pendidikan Indonesia pada 2022 sebesar Rp472,6 triliun dan kesehatan Rp176,7 triliun atau totalnya Rp649,3 triliun. Sedangkan pembayaran bunga utang di tahun tersebut hanya Rp386,3 triliun.
Kemudian pada APBN 2023, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp612,3 triliun dan kesehatan Rp178,7 triliun atau total Rp791 triliun. Sedangkan anggaran belanja bunga utang diproyeksi hanya Rp441,4 triliun.
“Total anggaran pendidikan dan kesehatan 2022 adalah Rp649 triliun atau 168 persen dari belanja bunga Rp386 triliun. 2023 bahkan naik,” jelasnya.
Dikutip dari Associated Press, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam konferensi pers menyampaikan 3,3 miliar orang tinggal di negara yang membelanjakan lebih banyak bunga utang dari pada pendidikan atau kesehatan.
Ia mengungkapkan jumlah negara yang menghadapi tingkat utang tinggi meningkat tajam dari 22 negara pada 2011 menjadi 59 negara pada 2022.
Pernyataan tersebut membuat sejumlah warganet menduga Indonesia sebagai salah satu negara yang disebut pimpinan PBB tersebut.
(Rik)
