Manaberita.com – ERICK Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memanggil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait wacana pemindahan Depo Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara.
Pemindahan tersebut terkait kebakaran besar yang melanda depo dan mengakibatkan puluhan warga sekitar meninggal beberapa waktu lalu.
Ahok dipanggil demi menyamakan persepsi terkait pemindahan itu. Maklum, di tengah rencana pemindahan itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin yang pindah bukan depo tapi masyarakat sekitar.
“Saya kemarin ketemu Pak Ahok untuk menyamakan persepsi mengenai Plumpang. Kan waktu itu juga Pak Luhut berbeda. Tapi saya bilang tidak ada perbedaan,” katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (21/7).
Melansir dari CNN Indonesia, Erick menuturkan sampai saat ini pihaknya masih masih berpegang teguh untuk memindahkan depo. Menurutnya, situasi di lapangan harus menjadi perhatian khusus.
Ia menuturkan Depo Plumpang saat ini pun lahannya terbatas. Oleh karena itu jika kelak ada penambahan pasokan BBM dari kilang baru dan impor, depo tersebut tak bisa menampungnya.
Sementara itu, imbas kebakaran, Luhut menilai sebaiknya warga sekitar Depo Plumpang yang pindah. Menurutnya, tempat yang ditinggali warga di sekitar Depo Plumpang adalah buffer zone atau zona rawan.
Luhut menjelaskan sejak Depo Plumpang dibangun, kawasan di sekitarnya memang disisakan untuk area khusus buffer zone dan bukan merupakan tanah kosong untuk dibangun pemukiman.
“Jangan dibalik ya. Plumpang itu sudah dibuat di sana ada daerah kosong atau anu buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini (Depo Plumpang) disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang disuruh pindah,” kata Luhut di Pushidrosal AL.
Meski begitu, Luhut menyatakan harus ada solusi untuk relokasi bangunan pemukiman di sekitar Depo Plumpang. Oleh karena itu, pemerintah akan mengkajinya lebih jauh.
“Orang yang begini mungkin pemerintah akan dikaji, memberikan kompensasi, atau dibangunkan apa atau gimana. Jangan diulang lagi kayak begini,” ungkap Luhut.
Di sisi lain, Luhut mengecam pihak-pihak yang sejak dahulu memberikan izin untuk masyarakat tinggal di sekitar buffer zone Depo Plumpang.
Ia juga mengatakan jangan sampai urusan pemindahan masyarakat sekitar Plumpang jadi ajang mencari popularitas dari pihak pengambil keputusan.
“Pemerintah harus cari jalan keluar, tidak boleh membuat popularitas di situ. Tidak boleh,” kata Luhut.
Berbeda dari Erick dan Luhut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pemindahan hanya dilakukan terhadap area tangki dan fillin set atau tempat pengisian gas Depo Plumpang. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (16/3) lalu.
Dalam paparannya, Nicke menunjukkan foto satelit depo di Plumpang. Dalam depo terdapat beberapa tempat yang terdiri dari beberapa area, seperti area tangki, filling set, gudang, dispatcher area, kantor TBBM, retester LPG, gudang pelumas, hingga lubricant technology center.
Meski begitu, ia mengatakan pemindahan atau penutupan tersebut tidak bisa dilakukan secara mendadak. Pasalnya, depo tersebut mensuplai 15 persen kebutuhan BBM nasional.
Jika ditutup saat ini, kata Nicke, tentu akan berpengaruh pada ketahanan suplai BBM nasional. Apalagi, Depo Plumpang menyuplai BBM untuk 19 kabupaten/kota, dengan frekuensi 1.000 kali pengisian mobil tangki BBM dalam sehari. Mobil tangki tersebut mengirim BBM ke 790 SPBU.
Oleh karena itu, opsi pemindahan Depo Plumpang ke lahan milik Pelindo di Kalibaru, menurut Nicke, baru bisa dibangun pada akhir 2024. Pembangunan membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Artinya, depo di Pelindo baru bisa selesai empat hingga lima tahun dari sekarang.
Ia menambahkan hal yang mendesak saat ini adalah membangun wilayah penyangga atau buffer zone di depo Plumpang yang memberikan batas antara pemukiman dengan depo sebagai antisipasi terjadi ledakan kembali.
(Rik)
, memanggil...)
