Manaberita.com – KEPALA Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Yusmada Faizal di cecar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Nova Harivan Paloh terkait pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).
Nova mencecar siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan proyek tersebut karena disebut mangkrak selama enam tahun.
“Pak Yusmada saya minta keterangan sedikit aja mengenai Sodetan Ciliwung. Ini kan digembor-gemborkan katanya mangkrak nih di SDA. Nah, sodetan itu gimana, tanggung jawab pusat atau kita (daerah)? Mangkraknya di mana?” tanya Nova dalam rapat di Komisi D, Rabu (1/2).
Yusmada pun menjawab, pembebasan lahan maupun pembangunan sodetan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Berarti bukan kita, ya?” tanya Nova lagi.
Melansir dari CNN Indonesia, Yusmada menyebut Pemprov DKI hanya berperan dalam proses pra-perencanaan hingga penentuan lokasi (penlok) pengadaan tanah.
“Pembebasan lahannya ada proses namanya pra-perencanaan, ujungnya adalah penlok. Di situlah peran dari kita… Nah, penlok itulah gubernur membentuk panitia persiapan pengadaan lahan, ujungnya adalah penlok. Penloknya itulah yang ditandatangani oleh gubernur,” kata Yusmada.
Presiden Jokowi sebelumnya memuji Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dinilai mampu membebaskan lahan pembangunan sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).
Jokowi kaget Heru bisa melakukan pembebasan lahan, padahal proyek tersebut menurutnya sempat terkendala selama enam tahun.
“Pembebasan (kendala), tadi saya sampaikan. Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya ke sini tadi karena sudah selesai,” kata Jokowi usai meninjau sodetan, Selasa (24/1).
Jika melihat waktunya, selama enam tahun yang disebut mangkrak itu, masuk periode kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
(Rik)
 DKI Jakarta, Yusmada...)
