Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah BSSN Brigadir Jenderal TNI Daddy Estoe Widodo dan Plt. Kepala Dinkominfo Muba Dicky Meiriando foto bersama usai Kegiatan Asistensi Fasilitasi Pembentukan Gov-CSIRT Sektoral di Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (10/05) di Ruang Rapat Graha Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan.
MANAberita.com – GUNA mengantisipasi serangan dan insiden siber atas data, informasi, infrastruktur dan aplikasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan membentuk Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT). Hal ini dikemukakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinkominfo Muba Dicky Meiriando, Jumat (10/05) di Palembang.
“Sebagai Kabupaten Cerdas (Smart Regency), saat ini Muba sedang gencar-gencarnya melakukan transformasi digital. Banyak perangkat daerah telah melakukan pelayanan administrasi maupun pelayanan publik berbasis elektronik. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan data, informasi, infrastruktur dan aplikasi dari ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian sehingga bisa berdampak menurunnya kredibilitas instansi pemerintahan, maka perlu dibentuk Gov-CSIRT Muba,” jelas Dicky usai mengikuti asistensi fasilitasi pembentukan Gov-CSIRT dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Selanjutnya menurut Dicky, pihaknya akan segera berkoordinasi BSSN melalui Dinkomifo Sumatera Selatan untuk mempersiapkan segala persyaratan pendaftaran Gov-CSIRT guna selanjutnya diverifikasi dan divalidasi pihak BSSN. Untuk tahap awal ini Gov-CSIRT yang akan dibentuk dengan model Tim Koordinasi yang mempunyai tugas memberikan layanan pemberiaan peringatan siber, koordinasi terkait respon atas insiden siber, koordinasi terkait respon atas kerawanan siber dan koordinasi terkait respon atas penemuan artifak.
Sementara itu, Menurut Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah pada Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Brigadir Jenderal TNI Daddy Estoe Widodo, Indonesia merupakan negara menjadi target serangan siber terbanyak. Peran Gov-CSIRT sangat diperlukan untuk melakukan penyelidkan komperehensif dan melindungi sistem atau data atas insiden siber yang terjadi serta melakukan pencegahan insiden dengan cara terlibat aktif pada penilaian dan deteksi ancaman, perencanaan mitigasi dan tinjauan atas arsitektur keamanan informasi.
“Instansi Pemerintahan paling rentan terhadap serangan siber dan terjadinya insiden siber karena sistem keamanan sibernya masih lemah. Untuk itu, tahun ini BSSN mendorong terbentuknya Gov-CSIRT di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Tugas kedepan akan lebih berat dalam menghadapi serangan siber karena teknologi semakin canggih. Oleh karena itu, Dinas Kominfo harus mampu memberikan jaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, nirsangkal, akuntabilitas, dan keandalan terkait data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi SPBE. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan SDM yang andal dan profesional. Nanti di tahun 2020 BSSN akan menyelenggarakan banyak pelatihan untuk SDM Keamanan Siber dan diharapkan nantinya dapat diikuti oleh Pemerintah Daerah,” jelas Daddy.
Dalam paparan Tim BSSN pada Kegiatan Asistensi Fasilitasi Pembentukan Gov-CSIRT Sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9-10 Mei 2019 di Ruang Rapat Graha Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan digambarkan bahwa pada tahun 2017 pada insiden atas domain go.id telah terjadi peningkatan pada insiden web defacement dengan persentase mencapai 86, 3% disusul Phising 6,7 %, Spam 5,5%, Malware 0,1% dan Brute Force 0,4 %.
Dilaporkan oleh :
*Muba Newsroom Service*
