Manaberita.com – PERSOALAN minyak goreng disebut tak kunjung usai sejak empat bulan lalu harga minyak goreng mengalami kenaikan. Pedagang pasar masih digeluti oleh harga minyak goreng yang diluar harga eceran tertinggi (HET).
Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengatakan, bahwa persoalan ini tak kunjung selesai, harga minyak goreng malah akan meningkat lebih tinggi kedepannya. ia pun meminta pemerintah melakukan intervensi untuk meenyelesaikan masalah tersebut.
“Tentu ada kendala, ini perlu kita dalami apakah ada di hulu atau memang ada di distribusi, kalau di distribusi harus ada intervensi di pemerintah, melihat 4 bulan lebih ini tak ada penyelesaian apapun terhadap minyak goreng,” katanya saat dihubungi.
Dilansir dari Liputan6.com, Sebagai bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, Reynaldi meminta pemerintah bisa mengguyur minyak goreng ke pasar tradisional agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau. Misalnya, pemerintah mengambil langkah intervensi untuk menangani masalah distribusi.
“Jadi kalau mau pemerintah melakukan intervensi di wilayah distribusi langsung sampaikan kepada distributor untuk mengatur mekanisme mengenai pengambilan barang, karena kami Ikappi mengalami beberapa kendala juga nutk mendistribusikan langsung minyak goreng ini ke pasar,” terang dia.
Salah satu kesulitas yang dihadapi pedagang diantaranya saat mengambil minyak goreng ke pabrik. Sejak menurunnya stok minyak goreng, terjadi skema baru dalam pengambilan minyak goreng dari pabrik.
“Kami ambil barang di pabrik, namun pabrik meminta dibayar cash and carry, sementara pedagang selama puluhan tahun karena memang terbiasa sistem pembayaran 2-1, ketika mengambil barang yang kedua, bayar yang ke satu. Maka ini tersendat ada di persoalan pendistribusian,” tuturnya.
“Maka kami harap ada kelonggaran yang diberikan pemerintah secara teknis kita bahas sama-sama apakah barang ini sampai ke pasar langusng dibayar ditempat atau bagaimana ini harus kita bahas dan diskusikan,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Reynaldi menyebut inimal ada kelonggaran yang diberikan pemerintah, misalnya dengan mengguyur minyak goreng masuk ke pasar tradisional. ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Namun bila ini gak bisa diintervensi oleh Kemendag maka kami menilai 4 bulan ini sia-sia kerja-kerja yang dilakukan pemerrintah,” katanya.
Alasannya, kata dia, pemerintah saat ini lebih dulu mengeluarkan kebijakan sebelum menghitung proses teknis yang akan berlaku. Sehingga ada satu titik yang tidak sesuai antara aturan dengan kejadian di lapangan.
“Inikan kebalik, harusnya teknisnya dulu kita biasanya, bagaimana penyerapan, pendistribusian stok di pasar, konsumsi dalam kurun waktu beerapa bulan, ini dulu harus diatur, baru kebijakan dibuat,” kata dia.
“Tapi nampaknya memang tidak, Kemendag buat kebijakan dulu baru kemudian diatur, sehinga kendala demi kendaa terjadi di lapangan,” imbuh dia.
(Rik)
