Manaberita.com – KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengkritik keras pernyataan relawan pendukung Jokowi, Benny Rhamdani yang meminta ‘izin tempur’ ke Presiden Jokowi untuk melawan para pihak yang dianggap berseberangan.
Video pernyataan Benny di hadapan Jokowi itu viral di media sosial. Said menilai pernyataan itu justru sedang menjerumuskan Jokowi.
“Tidak bisa relawan meminta bapak presiden atau dia sendiri akan melawan atau meminta presiden bikin undang-undang untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda maka sebenarnya kalau itu dilakukan akan menjerumuskan bapak presiden kita,” kata Said di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).
Said lantas meminta kepada relawan pendukung Jokowi agar tak menyeret-nyeret orang nomor satu di Indonesia itu ke tempat yang tak semestinya. Baginya, tugas seorang Presiden adalah merawat NKRI dan menyatukan semua elemen bangsa.
Ia menilai pelbagai kritik dari pihak yang berseberangan dengan Jokowi harus diterima asalkan proporsional.
“Kalau ada perbedaan, ada yang kemudian mengkritik bapak presiden selagi kritiknya proporsional tidak menghina bapak presiden itu harus diterima,” kata Said.
Pertemuan itu diduga terjadi di tengah pertemuan relawan Jokowi yang bertajuk Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (26/11) lalu.
Dilansir dari CNN Indonesia, Benny mengaku geregetan melakukan perlawanan kepada pihak yang dianggap lawan Jokowi itu.
“Kita ini pemenang, Pak, pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus,” ujar Benny dalam video itu.
Bila bertempur di lapangan tidak diizinkan Jokowi, Benny lantas menyarankan hal lain untuk melakukan penegakan hukum.
“Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Kalau Bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus…,” tambahnya.
Ia mencontohkan pihak-pihak yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, mengadu domba, menghasut, dan yang menyebarkan kebencian, semua pihak itu bisa dijerat dengan hukum.
“Semua bisa dijerat dengan hukum, nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi,” ujar Benny.
(Rik)
...)
