Manaberita.com – DALAM unjuk kekuatan tahunan untuk Hari Angkatan Bersenjata, Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta di Myanmar, telah berjanji untuk menangani secara tegas “teroris” yang menentang kekuasaannya. Jenderal senior berbicara pada hari Senin setelah tentara berbaris dalam formasi melalui lapangan parade di Naypyidaw, ibu kota negara, didukung oleh kendaraan lapis baja, rudal, dan artileri serta jet tempur dan helikopter yang terbang di atas kepala.
Melansir dari Aljazeera, Saat meluncurkan serangan besar untuk menghancurkan perlawanan bersenjata terhadap pengambilalihan pemerintah dua tahun lalu, militer Myanmar dituduh membunuh warga sipil tanpa provokasi. Min Aung Hlaing mengklaim dalam pidatonya bahwa mereka yang mencela pemerintah militernya menunjukkan ketidakpedulian atas kekerasan yang dilakukan oleh lawan-lawannya. Hari Angkatan Bersenjata memperingati awal pemberontakan tentara tahun 1945 melawan pendudukan Jepang.
Menyusul deklarasi kemerdekaannya pada tahun 1948 dari Inggris, negara adidaya kolonial, negara yang saat itu dikenal sebagai Burma, telah menghabiskan sebagian besar dekade berikutnya di bawah kendali serangkaian pemerintahan militer. Militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, yang berujung pada protes damai yang dipadamkan pasukan keamanan dengan kekerasan berdarah. Sejak itu, kekerasan meningkat, dan para ahli dari PBB dan organisasi lain menggambarkannya sebagai perang saudara.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang mengaku sebagai pemerintah sah negara dan memimpin oposisi terhadap pemerintahan militer, terdiri dari anggota parlemen terpilih yang ditolak kursinya oleh tentara. Sayap bersenjatanya, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) yang terorganisir secara longgar, secara teratur menyerang kolom, pangkalan, dan pos terdepan militer dengan bantuan sekutu bersenjata dari etnis minoritas.
Pada saat yang sama, tentara dan angkatan udara melancarkan serangan udara dan menggunakan artileri untuk menyerang desa-desa, sering membunuh warga sipil dan menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang keji. Lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi karena pelanggaran mereka, menciptakan krisis kemanusiaan. Organisasi perlawanan besar di negaranya telah dianggap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah, dan siapa pun yang berhubungan dengan mereka menghadapi hukuman berat.
Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing menyatakan bahwa “aksi teror NUG dan antek-anteknya yang disebut PDF perlu ditangani untuk selamanya.” Untuk menghentikan organisasi teroris ini menghancurkan negara dan membunuh warganya, baik militer maupun pemerintah harus bertindak.” Sementara Min Aung Hlaing mengklaim bahwa tindakan militernya diperlukan untuk mewujudkan perdamaian, pemerintahannya sangat ingin membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia dengan menyalahkan kekerasan saingannya.
Kelompok gerilya perkotaan membalas dengan pengeboman dan pembunuhan terhadap target yang dianggap terkait dengan militer setelah pasukan keamanan menangkap, menyiksa, dan membunuh aktivis di kota. Kota terbesar di negara itu, Yangon, menyaksikan penembakan mati pada hari Jumat terhadap seorang pengacara perusahaan berpengalaman yang diduga sebagai kroni militer. Berbagai demonstrasi menentang perayaan militer dilaporkan. Kota terbesar di negara itu, Yangon, menjadi lokasi ledakan pada Senin pagi, menurut media online independen.
Sebuah kelompok aktivis pro-demokrasi yang disebut Pasukan Revolusi Yangon menyatakan bahwa mereka telah mengutuk Min Aung Hlaing sebagai bagian dari ritual di sebuah pagoda Buddha untuk memprotes Hari Angkatan Bersenjata. Banyak orang di Myanmar, termasuk pimpinan militer, dikenal sangat percaya takhayul. Protes skala kecil terhadap Hari Angkatan Bersenjata diadakan di wilayah Sagaing barat laut, kubu perlawanan bersenjata. Melaporkan dari Naypyidaw, Tony Cheng dari Al Jazeera mengatakan, “Situasinya cukup memprihatinkan.”
“Seorang juru bicara militer memberi tahu kami bahwa tentara hanya memiliki kendali atas dua pertiga negara. Karena pertempuran yang sedang berlangsung di timur, barat, dan utara Myanmar, serta di pusat negara, dia dapat melihat bahwa pemilihan yang dijadwalkan akhir tahun ini akan sangat menantang. ” Para jenderal yang bertanggung jawab sekarang berada dalam posisi yang sulit, menurut Cheng, yang melanjutkan, “Tetapi pada tahap ini, tampaknya hanya ada sedikit tanda bahwa mereka bersedia melonggarkan cengkeramannya di negara. Sanksi Barat juga mulai menggigit.”
[Bil]
