Manaberita.com – LUQMAN Hakim, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berharap agar para pemimpin bangsa segera menggelar forum satu meja untuk mengumumkan bahwa Pemilu 2024 akan tetap diselenggarakan pada 14 Februari ini.
Melansir dari CNN Indonesia, Menurut Luqman pemimpin bangsa atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam forum satu meja itu antara lain Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, pemimpin lembaga tinggi negara, pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas), perwakilan akademisi, parpol koalisi pendukung pemerintah, hingga pihak berkompeten lain.
Ia berkata, kepastian waktu penyelenggaraan pemilu sangat penting bagi masyarakat, partai politik, dan pemerintah, mengingat wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah menjadi perbincangan dan permasalahan nasional.
“Di dalam forum satu meja itulah diumumkan dua hal penting secara resmi, yakni pertama bahwa Pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan pada Rabu Tanggal 14 Februari 2024,” kata Luqman.
Dia bilang, forum satu meja itu juga dibutuhkan untuk kebutuhan penyempurnaan konstitusi melalui amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dan menambahkan norma antisipasi jika pemilu tidak dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan bahaya maka akan dilaksanakan oleh MPR hasil Pemilu 2024.
Lebih lanjut, Luqman menerangkan, forum satu meja antara para pemimpin bangsa tersebut perlu digelar karena melihat mayoritas rakyat menolak penyelenggaraan Pemilu 2024 ditunda
Menurutnya, hal itu setidaknya tercermin dari temuan beberapa lembaga survei yang telah diumumkan dalam beberapa hari terakhir ini.
Selain itu, dia berkata, jumlah parpol di koalisi pendukung pemerintah yang menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 juga lebih banyak dibandingkan yang mendukung.
“Saya juga menyaksikan dalam jumlah lebih banyak partai koalisi pemerintah menolak wacana penundaan Pemilu 2024, setidaknya terlihat dari pernyataan pimpinan PDIP, Nasdem, Gerindra dan PPP,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
“Saya juga menyaksikan gelombang penolakan yang besar wacana penundaan pemilu 2024 dari kekuatan masyarakat sipil,” imbuhnya.
Luqman bilang, terdapat sejumlah pihak dan masyarakat yang menghendaki penyelenggaraan Pemilu 2024 ditunda. Namun, jumlah masyarakat yang menghendaki hal itu terjadi sedikit.
Atas dasar itu, menurutnya, pengambilan keputusan soal waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 harus kembali ke prinsip demokrasi, di mana keputusan diambil berdasarkan arus suara terbanyak.
Luqman juga menyampaikan, forum satu meja yang digelar nantinya diharapkan mengakhiri berbagai manuver politik untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dia berkata, kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan hal penting karena penundaan Pemilu 2024 merupakan wajah lain dari melanggengkan pemerintahan Jokowi menjadi tiga periode.
“Kepastian itu penting, karena wacana penundaan pemilu 2024 hanyalah wajah lain dari wacana presiden tiga periode yang telah dikampanyekan pihak tertentu sejak akhir 2019 yang lalu,” katanya.
Dia menambahkan, presiden merupakan kekuatan paling dominan dalam sistem pemerintahan presidensial yang sifatnya presidensialisme multipartai karena memiliki kekuatan yang dapat menundukkan parpol pendukungnya.
Menurutnya, tidak ada satu parpol di koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin yang bisa menolak jika Jokowi telah mengambil keputusan terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
“Jika presiden, dalam wacana penundaan pemilu 2024, mengambil keputusan berbeda dengan mayoritas partai-partai koalisi, maka tidak akan ada satu pun partai koalisi yang dapat menolaknya,” kata Luqman.
Sebagai informasi, wacana penundaan Pemilu 2024 muncul baru-baru ini tidak lama setelah pengumuman jadwal Pemilu 2024 oleh KPU RI.
Usulan menunda pemilu awalnya muncul dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.
[Rik]
