Manaberita.com – ANGGARAN terkait baju dinas dan atribut anggota DPRD DKI Jakarta senilai Rp 1,7 miliar (M) ternyata menuai sorotan. Jika dibagi per anggota, masing-masing akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 16 juta.
“(Sekitar) Rp 16 juta. Rp 16 juta dan ada PPN, keuntungan si tukang jahit,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat dimintai konfirmasi, Rabu (30/3/2022).
Dilansir dari detikcom, Sementara dilihat dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, Selasa (29/3), paket tersebut diberi nama Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan kode 33763197.
“Nama KLPD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Satuan Kerja Sekretariat DPRD. Tahun anggaran 2022,” demikian tertulis dalam situs tersebut.
Situs itu menuliskan spesifikasi pekerjaan adalah pakaian dinas dan atribut DPRD. Ada empat sumber dana yang tertera.
“Produk dalam negeri, ya. Usaha kecil/koperasi, ya,” demikian tertulis dalam situs itu.
“Total pagu Rp 1.746.645.560 (Rp 1,7 miliar),” demikian tertulis di situs tersebut.
Paket itu diperbarui pada 3 Maret 2022. Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2022. Pelaksanaan kontrak pada Mei 2022 dengan akhir Desember 2022. Pemanfaatan barang/jasa dimulai Juni 2022 dengan akhir Desember 2022.
Anggaran tersebut juga tercantum dalam situs APBD DKI. Anggaran itu masuk ke pos anggaran Sekretariat DPRD DKI, tepatnya di subkegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut. Berikut rincian lengkapnya:
- Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (Rp 1,32 miliar)
- Pakaian sipil harian (PSH) sebanyak 212 setel. Harga per setel Rp 2.498.600 dan pajak Rp 52.970.320. Total anggaran Rp 582.673.520.
– Spesifikasi baju: berbahan wol dengan model PSH, harga sudah termasuk ongkos jahit furing
- Pakaian dinas harian anggota DPRD sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp 2.710.200 dan pajak Rp 28.728.120. Total anggaran Rp 316.009.320.
– Spesifikasi baju: berbahan wol
- Pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp 3.630.600 dan pajak Rp 38.484.360. Total anggaran Rp 423.327.960.
– Spesifikasi baju: berbahan wol
- Jasa analisa laboratorium sebanyak tiga sampel. Harga per sampel Rp 396.000 dan pajak Rp 118.800. Total anggaran Rp 1.306.800.
- Pakaian khas daerah (Rp 423,32 miliar)
- Pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp 3.630.600 dan pajak Rp 38.484.360. Total anggaran Rp 423.327.960
– Spesifikasi baju: berbahan wol
Pimpinan DPRD Anggap Wajar
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menganggap wajar anggaran miliaran baju dinas baru itu. Menurutnya senilai Rp 16 juta per orang itu akan dibagi menjadi 2 pakaian.
“Lima baju, Rp 16 juta dibagi lima, Rp 3 jutaan. Itu kan jas, saya kira wajar aja tuh, Rp 3 juta jas. Itu kan jahit,” kata Taufik, kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).
Taufik mengatakan penjahit adalah warga lokal. Begitu juga dengan bahannya produk lokal.
“Biasanya penjahitnya lokal, bahan lokal juga, kalau impor mana dapat Rp 3 juta jas, kan satu stel. Beli di Senen aja belum tentu dapat (kalau impor)” ucap Taufik.
Fraksi PAN juga tak masalah dengan anggaran aju dinas dan atribut itu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani menyatakan pengadaan baju dinas memang dianggarkan setiap tahunnya.
“Ya tahun lalu juga ada. Ini anggaran rutin, bukan baru,” kata Zita saat dihubungi, Rabu (30/3).
Zita mengatakan anggaran baju dinas baru itu didalami di Komisi A DPRD DKI yang membidangi pemerintahan. Namun dia sekali lagi menegaskan pengadaan ini bukanlah hal yang baru.
“Kalau saya di Komisi E, jadi kurang mendalami anggaran Komisi A. Tapi sejak awal saya tahunya memang setiap tahun itu ada,” jelasnya.
Zita pun tak mempermasalahkan anggaran baju itu secara pribadi. Yang jelas, dia meminta supaya kinerja anggota Dewan tetap dirasakan oleh masyarakat Jakarta.
“Saya sendiri nggak masalah, ada atau tidak ada oke, tidak ada pun nggak masalah. Yang penting kerja-kerja DPRD bisa dirasakan warga DKI,” ujarnya.
PDIP Nilai Mubazir
PDIP memiliki pandangan yang berbeda. PDIP menganggap pengadaan pakaian baru itu bukan skala prioritas saat ini.
“Pilihannya adalah prioritas. Kalau saya ditanya apakah baju skala prioritas, saya katakan bukan. Bukan soal setuju atau tidak setuju, ini kan barang sudah disepakati. Kalau saya katakan tidak setuju, nggak fair juga saya,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Rabu (30/3).
Gembong yang merupakan anggota Komisi A DPRD DKI tak mencermati secara detail soal anggaran baju dinas baru dalam pembahasan rapat. Meski begitu, dia menuturkan setiap tahun dirinya selalu mendapatkan baju dinas baru.
“Karena kita kan anggota nggak mencermati secara detail, misal baju itu Rp 1,7 M untuk apa saja, kita nggak pernah tahu. Setiap tahun kita diukur, kita dapat baju, gitu doang,” ujarnya.
Gembong menyebut tahun lalu dirinya mendapatkan setelan jas, pakaian dinas harian, serta baju adat Betawi. Dia mengakui beberapa baju hanya dipakai di acara tertentu saja, namun di tahun berikutnya kembali dapat yang baru, sehingga menurutnya mubazir.
“Misalkan baju Betawi pakai setahun sekali paling. Jadi baju Betawi saya itu setiap tahun dapat. Begitu dapat, pakai, ya sudah. Dapat, pakai, ya sudah. Ya akhirnya jadi numpuk, dikatakan mubazir ya bisa dikatakan mubazir, gitu loh. Bisa dikatakan mubazir karena yang tahun kemarin saja baru dipakai sekali,” imbuhnya.
(Rik)
