MANAberita.com – PARTAI Demokrat menyindir Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan BLT bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.
Kebijakan itu kontras dengan sikap Presiden Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yang mengkritik BLT era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ini hanya menegaskan bahwa sejatinya beliau (Jokowi) tak mengerti apa yang dikomentarinya. Apalagi saat itu [menjabat Gubernur DKI] sedang getol-getolnya pencitraan yang dilakukannya untuk menuju kursi presiden,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu, DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Selasa (5/4).
Melansir CNN Indonesia, Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta memang tidak setuju terhadap program bantuan tunai sebagai bentuk kompensasi penaikan harga BBM subsidi pada Juni 2013 lalu.
Jokowi menyebut BLT atau BLSM lebih baik disalurkan kepada pengusaha dan rumah tangga produktif.
Sikap tidak setuju Jokowi kala itu, kini viral di media sosial. Sejumlah netizen membandingkan sikap Jokowi dulu dengan saat ini yang memilih menyalurkan BLT.
Kamhar menduga kritik Jokowi terhadap program BLT saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, bertujuan membangun citra bisa lebih baik dari pada pemerintahan SBY.
“Akhirnya waktu yang kemudian membuktikan jika dibandingkan dengan pemerintahan Pak SBY rezim sekarang ini banyak mengalami kemunduran, tak hanya di bidang politik dan hukum, termasuk pula di bidang ekonomi,” kata Kamhar.
Meski demikian, Kamhar menghargai program BLT yang diluncurkan pemerintah saat ini. BLT itu, kata dia, berguna untuk membantu meringankan beban rakyat yang kesulitan saat ini.
“Ini menjadi bukti hadirnya negara dalam bentuk respons yang bertanggung jawab dan punya hati,” kata dia.
Presiden Jokowi memutuskan memberikan BLT bagi ibu-ibu rumah tangga, termasuk pedagang gorengan, imbas mahalnya harga minyak goreng. Bantuan tersebut akan diberikan secara tunai pada April sebesar Rp300 ribu kepada 20,5 juta keluarga miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Keluarga Harapan (PKH).
BLT minyak goreng juga akan menyasar 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menggodok bantuan subsidi upah kepada 8,8 juta tenaga kerja di Tanah Air. BLT tersebut akan diberikan kepada tenaga kerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.
(sas)
