Manaberita.com – BEM Si atau Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akan menggelar demonstras untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/9) besok.
Hal tetsebut dikatakan langsung oleh Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal.
“Kemungkinan kita akan menggelar aksi di tanggal 8 [September]. Kita rencana di Istana,” kata Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal saat dihubungi, Rabu (7/8).
“Kalau untuk tuntutan tetap dengan tolak kenaikan BBM. Untuk saat ini kita fokus ke BBM,” terangnya.
Rentetan demo penolakan harga BBM terjadi di sejumlah daerah di Indonesia dari wilayah barat hingga timur.
Sseperti, Ratusan mahasiswa di Samarinda menggeruduk Kantor Gubernur Kalimantan Timur serta ribuan buruh di Surabaya mendatangi kantor Gubernur Jawa Timur.
Beberapa daerah lainnya juga menggelar demo serupa antara lain di Serang, Medan, Makassar, hingga Gorontalo.
Melansir dari detikcom, Di ibu kota Jawa Barat, Bandung, gabungan elemen mahasiswa dari Kelompok Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) menggelar aksi memprotes kenaikan BBM di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, Selasa (6/9).
Ratusan mahasiswa tersebut menyerukan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM subsidi beberapa hari lalu.
“Hari ini, rakyat Indonesia dihadapkan kembali pada jurang ketidakadilan dan ketidakpastian. Kami kali ini bukan hanya mengkritik, tapi bentuk kekesalan, kemuakan sebagai mahasiswa, masyarakat, pembicara publik ini,” kata Juru bicara PRMB Ilyasa Ali Husni.
Dalam aksi itu, PRMB menyampaikan sebanyak lima tuntutan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi):
- Prioritaskan relokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat terutama pendapatan dan turunkan angka pengangguran.
- Turunkan harga BBM subsidi ke semula dan stabilkan harga kebutuhan pokok sehari-hari.
- Mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kembali Uu KPK, UU minerba, UU Ciptaker, UU IKN, dan pasal-pasal kontroversial di RKUHP
- Menuntut Presiden beserta jajarannya untuk bertanggung jawab sesuai sumpah jabatannya dan mendesak lembaga negara lainnya sesuai amanah konstitusi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.
- Jika tidak dilaksanakan dalam waktu 7×24 jam Presiden dan jajarannya dinyatakan gagal.
Wagub Kaltim Temui Mahasiswa Demonstran
Di Pulau Kalimantan, demonstrasi menolak kenaikan BBM salah satunya terjadi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa (6/9).
Saat itu, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi keluar menemui para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Kaltim Membara. Orang nomor dua di Benua Etam ini menyatakan siap menyampaikan aspirasi para demonstran ke pusat.
“Kami tidak ada niatan menyengsarakan warga Kaltim,” klaim hadi.
Kendati demikian, pernyataan Wagub Hadi direspons para mahasiswa tidak kongkret. Para demonstran menginginkan kepala daerah Kaltim tegas menyatakan penolakan terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Sementara Wagub Hadi dinilai tak bisa demikian.
“Kami akan tetap di sini,” kata orator aksi, Said Farhad.
Sepanjang penantian, jalur di Jalan Gajah Mada tak bisa diakses pengendara. Padahal jalan tersebut merupakan jalur utama di Kota Tepian. Bahkan para demonstran ada yang membakar ban, ada pula yang menunaikan salat magrib.
“Ini sikap yang sangat normatif, kami ingin pemerintah mengatasi masalah ini. Demikian juga dengan daerah. Kami ingin Pak Wagub Hadi bersikap konkret, kalau tidak kami akan turun ke jalan lagi,” tuturnya lagi.
Terpisah, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli menerangkan, sebanyak 820 personel gabungan yang terdiri dari polisi, satpol PP dan tentara mengamankan jalannya unjuk rasa. Dari awal hingga selesai demonstrasi berjalan cukup kondusif. Tak ada kaos atau keributan.
“Hanya dorong-dorongan saja, situasi aman terkendali. Tak ada chaos,” katanya.
(Rik)
