Manaberita.com – PRESIDEN Salvador Nayib Bukele mengatakan dia berencana untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan lima tahun kedua, meskipun konstitusi negara itu melarang presiden untuk menjalani masa jabatan berturut-turut. “Saya mengumumkan kepada rakyat Salvador bahwa saya telah memutuskan untuk mengajukan diri sebagai calon presiden republik,” kata Bukele Kamis malam selama pidato hari kemerdekaannya yang disiarkan langsung di televisi publik dan di jejaring sosial. Masa jabatan Bukele saat ini akan berakhir pada 2024.
Dilansir Aljazeera, “Negara-negara maju memiliki pemilihan ulang,” katanya. “Dan berkat konfigurasi baru lembaga demokrasi negara kita, sekarang El Salvador juga akan melakukannya.” Pengumuman itu datang satu tahun setelah hakim baru di Mahkamah Agung negara itu yang ditunjuk oleh anggota parlemen yang bersekutu dengan Bukele memutuskan bahwa presiden dapat mencari masa jabatan kedua berturut-turut meskipun ada larangan konstitusional.
Pengacara konstitusi mengatakan mengizinkan presiden untuk mencalonkan diri kembali akan melanggar setidaknya empat pasal konstitusi, termasuk satu yang membatasi masa jabatan presiden hingga lima tahun dan menyatakan bahwa orang yang menjabat sebagai presiden tidak akan melanjutkan fungsinya selama satu hari lagi. Putusan pengadilan tinggi pada September tahun lalu mengundang kecaman luas dan memicu kekhawatiran akan kembalinya otoritarianisme di El Salvador.
Departemen Luar Negeri AS juga mengecam keputusan itu sebagai salah satu yang “merusak demokrasi”, memperingatkan bahwa “penurunan pemerintahan yang demokratis merusak” hubungan Amerika Serikat dengan negara Amerika Tengah itu. Bukele telah menikmati peringkat persetujuan yang tinggi sejak ia menjabat pada 2019. Menurut jajak pendapat yang dilakukan bulan lalu oleh CID Gallup, 85 persen orang menyetujui kepresidenannya sementara 95 persen senang dengan penanganan pemerintahannya atas masalah keamanan.
Tetapi presiden telah menghadapi kritik yang meningkat dari kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing tentang konsentrasi kekuasaannya. “Kehancuran konstitusional ini dapat diprediksi,” Juan Papier, peneliti Amerika di Human Rights Watch (HRW), menulis dalam sebuah tweet pada hari Kamis. “El Salvador telah lama menuju kediktatoran dan banyak, karena bias ideologis, pengecut, kepentingan geopolitik atau obsesi dengan imigrasi, tidak ingin mengangkat suara mereka tepat waktu atau membantu mencegahnya,” katanya.
Bukele, yang telah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, dalam beberapa bulan terakhir telah memimpin tindakan keras terhadap geng, menggunakan kekuatan darurat yang diperpanjang kongres pada hari Rabu untuk keenam kalinya. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan banyak orang yang tidak bersalah telah ditangkap tanpa sebab, dan mereka telah mendokumentasikan berbagai pelanggaran, termasuk kematian dalam tahanan, dan pelanggaran hak-hak sipil di bawah keadaan darurat.
Pada bulan Agustus, kepala polisi El Salvador mengumumkan bahwa lebih dari 50.000 orang telah ditahan selama tindakan keras tersebut. “Beberapa komunitas internasional mereka mengkritik penangkapan anggota geng, seolah-olah mereka ingin kami melakukan kejahatan lagi,” kata Bukele, Kamis. “Ini adalah satu-satunya cara untuk El Salvador. Kami sudah membuktikannya; ini bukan janji kampanye.”
Dalam sebuah laporan pada bulan Juni, HRW mengatakan “pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk penahanan sewenang-wenang yang tampaknya didasarkan pada penampilan individu dan latar belakang sosial, serta penghilangan paksa jangka pendek” telah dilakukan. Laporan itu juga menemukan bahwa pemerintah Bukele telah secara signifikan melemahkan lembaga-lembaga demokrasi di El Salvador, yang memungkinkan pemerintahannya beroperasi dengan sedikit pengawasan pada kekuasaan eksekutifnya.
[Bil]
