Manaberita.com – BEBERAPA elite Partai Gerindra mulai membicarakan terkait perjanjian politik antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta 2017.
Perjanjian tersebut pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.
“Sosok Fadli Zon itu yang mungkin cukup sentral akhirnya melihat merumuskan dan meramu dari tiga kubu itu. Saat itu ada Pak Prabowo, ada saya, dan ada Pak Anies,” ujar Sandi dalam siniar itu.
Beberapa hari kemudian, ia menjelaskan ada sejumlah hal yang diatur dalam perjanjian tersebut. Namun, Ia enggan membeberkan poin-poin perjanjian, tetapi menyebut perjanjian itu masih berjalan.
Usai pernyataan Sandi itu, sejumlah spekulasi muncul. Salah satunya dugaan perjanjian Anies tak boleh nyapres selama Prabowo mencalonkan diri.
Sandi tak mau membantah atau membenarkan kabar tersebut.
Ia menyerahkan pembicaraan soal isi perjanjian ke Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon.
Fadli Zon sudah mengakui dirinya yang menyusun perjanjian politik antara Prabowo dan Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Fadli, perjanjian itu ada tujuh poin. Namun, ia enggan merinci isi perjanjian.
“Kebetulan saya mendraf, saya menulis, dan ada tujuh poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada,” ucap Fadli di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (6/2).
(Rik)
