Manaberita.com – PERDANA Menteri Malaysia Ismail Sabri Yacoub telah menyatakan kekecewaannya dengan penanganan Dewan Keamanan PBB atas krisis politik yang sedang berlangsung di Myanmar. Ismail mengatakan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada hari Jumat bahwa Dewan Keamanan tidak mengambil “tindakan serius” dalam menangani situasi di Myanmar dan mengatakan dia “sangat sedih” dengan tanggapan tersebut.
Melansir dari Aljazeera, “Beberapa bahkan melihat Dewan Keamanan telah mencuci tangan [Myanmar] dan menyerahkan masalah ini ke ASEAN [Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara],” katanya. Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari 2021 dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, menjerumuskan negara itu ke dalam apa yang oleh beberapa pakar PBB digambarkan sebagai perang saudara baru yang telah menewaskan ribuan orang.
Perdana menteri juga mengatakan bahwa “Konsensus Lima Poin” ASEAN yang menyerukan segera diakhirinya kekerasan, penunjukan utusan khusus dan diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan perlu diberikan “kehidupan baru”. “Malaysia kecewa karena tidak ada kemajuan berarti dalam pelaksanaan ASEAN Five Point Consensus terutama oleh junta Myanmar. Dalam bentuknya yang sekarang, ASEAN Five Point Consensus tidak bisa dilanjutkan lagi,” ujarnya.
Malaysia telah memimpin seruan untuk pendekatan yang lebih keras terhadap pemerintahan militer Myanmar, dan juga menyerukan ASEAN untuk terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang didirikan oleh politisi terpilih yang disingkirkan para jenderal dari kekuasaan. Filipina, Indonesia, dan Singapura juga telah mendorong garis yang lebih tegas dengan para jenderal Myanmar.
Perdana menteri Malaysia menambahkan bahwa krisis telah memperburuk situasi bagi jutaan pengungsi dari Myanmar, termasuk pengungsi Rohingya yang sebagian besar Muslim hampir satu juta di antaranya sekarang mendekam di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh. “Meskipun Malaysia bukan penandatangan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Malaysia, atas dasar kemanusiaan, menerima hampir 200.000 pengungsi Rohingya,” katanya.
Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh penting di kabinet dan partainya ditangkap oleh para pemimpin kudeta, dan sejak itu diadili atas berbagai tuduhan yang menurut para kritikus dibuat untuk menjauhkan mereka dari politik. Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan awal pekan ini bahwa kondisi bagi 54 juta orang Myanmar telah berubah dari “buruk menjadi lebih buruk menjadi mengerikan” sebagai akibat dari perebutan kekuasaan oleh militer.
Tanggapan internasional terhadap krisis yang disebabkan oleh kudeta militer telah “gagal”, kata Andrews kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Andrews juga melaporkan bahwa militer Myanmar telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk kekerasan seksual, penyiksaan, kampanye yang disengaja terhadap warga sipil, dan pembunuhan.
[Bil]
