MANAberita.com — KELOMPOK Kriminal Bersenjata (KKB), akhirnya terdesak oleh kekuatan Tim Nanggala (gabungan TNI-Polri) yang ditugaskan menangkap pembunuh para pekerja jembatan di Nduga.
Karenanya, pentolan KKB tersebut menggunakan dalih hak asasi manusia, untuk meminta bantuan kepada dunia.
Itu diposting akun Facebook Kim Jems Westlan di linimasanya. Dia menulis dalam bahasa Inggris.
Dalam postingannya dia mengatakan, Papua Barat dalam keadaan darurat. Dia meminta negara dunia memantau perkembangan Papua Barat.
King Jems Westlan juga mengatakan, Presiden RI, Joko Widodo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri, untuk mengirim semua militer ke Papua, untuk ditempatkan di Jayapura, Timika dan Wamena.
Dan dari tempat ini mereka akan menyerang rakyat di pendalaman, dan desa di Nduga, Kecamatan Mugi dan Mbua.
“Saat ini militer terus dikirim dari Jakarta ke berbagai pertahanan militer di Papua.
Pertanyaan kita ini tidak adil? Karena kekuatan militer dan peralatan tidak seimbang dengan lawan, karena OPM atau tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tahu aturan perang, dan kami hanya menggunakan panah tradisional dan senjata api terbatas.
Militer Indonesia telah melanggar aturan perang dan hukum internasional,” tulisnya.
“emergency and emergency West Papua, please monitor the various institutions and countries of West Papua for humanity. Republic of Indonesia president Joko Widodo ordered the commander in chief to send all the military to Papua in his place in Jayapura, Timika and Wamena, and from this place they will attack the people in the deepening, village ‘and village in Nduga district Mugi and Mbua. At present the military continues to be sent from Jakarta to various military defenses in Papua. our question is this not fair? because military power and equipment are not as balanced as the opponents, because the OPM or the West Papua National Liberation Army (TPN-PB) know the rules of war and we only use traditional arrows and limited firearms. the Indonesian military has violated the rules of war and international law. west papua desember 1-7,2018,” tulisnya. (Zee)