MANAberita.com – TALIBAN akan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Barat di Oslo, Norwegia , pekan depan mengenai hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan. Ini akan menjadi kunjungan resmi pertama mereka ke Barat sejak kembali berkuasa
“Kami sangat prihatin dengan situasi genting di Afghanistan, di mana jutaan orang menghadapi bencana kemanusiaan besar-besaran,” kata Menteri Luar Negeri Norwegia, Anniken Huitfeldt pada AFP, seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (21/1/2022).
“Kunjungan sejak hari Minggu hingga Selasa akan melihat pertemuan dengan otoritas dan pejabat Norwegia dari sejumlah negara sekutu, termasuk Inggris, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia dan Amerika Serikat,” katanya.
Di kutip dari Sindonews.com, meski menerima kunjungan delagasi Taliban, namun Norwegia mengaku belum mengakui Taliban sebagai pemerintahan resmi Afghanistan.
“Pertemuan itu tidak akan mewakili legitimasi atau pengakuan terhadap Taliban. Tapi, kita harus berbicara dengan otoritas de facto di negara ini. Kita tidak bisa membiarkan situasi politik mengarah pada bencana kemanusiaan yang lebih buruk lagi,” ungkap Huitfeldt.
Sementara Taliban mengatakan, Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi akan memimpin delegasi ke Norwegia. “(Kunjungan) ini akan membuka jalan bagi pembicaraan, pertemuan dan kesepahaman dengan negara-negara Uni Eropa,” kata juru bicara pemerintah, Zabihullah Mujahid.
“Pembicaraan juga akan dilakukan dengan perwakilan Washington tentang masalah yang tertunda” seperti pelepasan dana yang dikunci, tambahnya.
Taliban kembali berkuasa di Afghanistan musim panas lalu ketika pasukan internasional mundur setelah kehadirannya selama dua dekade. Sebuah invasi pimpinan AS pada akhir 2001 telah menggulingkan Taliban, usai serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat.
Situasi kemanusiaan di Afghanistan telah memburuk secara drastis sejak Agustus. Bantuan internasional tiba-tiba terhenti dan Amerika Serikat telah membekukan aset senilai USD9,5 miliar di bank sentral Afghanistan.
Kelaparan sekarang mengancam 23 juta warga Afghanistan, atau 55 persen dari populasi, menurut PBB, yang mengatakan membutuhkan USD5 miliar dari negara-negara donor tahun ini untuk mengatasi krisis kemanusiaan di negara itu.
Hingga kini belum ada negara yang mengakui pemerintahan Taliban. Komunitas internasional sedang menunggu untuk melihat bagaimana fundamentalis Islam Taliban berniat untuk memerintah Afghanistan, setelah sebagian besar menginjak-injak hak asasi manusia selama masa kekuasaan pertama mereka antara tahun 1996 dan 2001.
