MANAberita.com – POLITIKUS PDIP Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa PDIP menolak wacana penundaan Pemilu 2024 meski dinamika politik telah berubah.
Ia mengatakan PDIP akan bertarung di parlemen untuk menolak wacana tersebut.
“Bertahan (mendukung) tinggal kita bertarung saja di parlemen dan menurut saya ini adalah kewajiban moral kita untuk menjaga semangat reformasi ya. Saya kira itu,” ujar Budiman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2022).
Melansir dari Detiknews.com, wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden baru dapat direalisasikan jika melewati proses amandemen UUD 1945. Sebab, masa jabatan presiden telah diatur dalam UUD 1945.
Dia juga menanggapi terkait pernyataan dari PKB, PAN dan Partai Golkar yang menyebut usul penundaan pemilu atas pertimbangan perekonomian Indonesia. Dia menyebut ketiga partai tersebut memiliki alasan politik tersendiri.
“Apa maksud politiknya? Ya silakan didiskusikan terbuka. Ya didebatkan. Tapi posisi PDIP jelas, hasil reformasi nggak boleh dikhianati tapi keberlangsungan dan keberlanjutan program Pak Jokowi juga harus dijaga oleh etika politik dan PDIP insyaallah akan melanjutkan visi beliau yang memang belum selesai,” ungkap Budiman.
Budiman mengusulkan agar nantinya setiap mantan presiden termasuk Jokowi yang masa jabatannya berakhir pada 2024 harus diberi posisi untuk membantu membangun Indonesia. Dia ingin para presiden RI diberi jabatan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ketika sudah purna tugas.
“Karenanya saya merasa perlu sebagai alternatif bahwa Pak Jokowi atau mantan presiden apa pun di 2024, 2029, 2034, dan seterusnya kalau bisa diberikan tempat terhormat. Mantan-mantan presiden bukan masalah Pak Jokowi saja ya, siapa pun. Berikan tempat terhormat sebagai Wantimpres atau Ketua Wantimpres,” ungkapnya.
“Mungkin sementara sekarang pakai etika dulu, partai-partai yang kemudian calon presiden menang terutama yang berasal dari partai-partai koalisinya beliau memberikan penghargaan karena bagaimanapun juga memang perlu ada kontinuitas sehingga tidak ada penghentian proses pembangunan Indonesia,” lanjutnya.
Dia mengatakan usul pencalonan presiden purnatugas diangkat menjadi Wantimpres masih perlu disepakati di antara partai pendukung. Budiman mengatakan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tak sejalan dengan tujuan reformasi.
“Ya politik adalah seni segala kemungkinan. Tapi maksud PDIP menolak kemungkinan perpanjangan maupun penundaan pemilu karena itu mengkhianati semangat reformasi,” katanya.
[SAS]
