MANAberita.com – PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) mengundang tokoh Papua dan Papua Barat untuk beraudiensi di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/5).
Dalam pertemuan itu, mereka membahas sejumlah hal, termasuk mengenai daerah otonomi baru (DOB) Papua.
Mengutip CNN Indonesia, Bupati Jayapura Mathius Awoitau yang mewakili rombongan mengklaim dalam audiensi tersebut pihaknya menyatakan mendukung DOB Papua. Menurutnya, DOB merupakan solusi atas permasalahan di Bumi Cenderawasih tersebut.
“DOB adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” kata Mathius usai bertemu Jokowi dikutip dari rekaman video yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (20/5).
Rekaman video itu diberi judul: Keterangan Pers Audiensi Tokoh Papua dan Papua Barat, Istana Bogor, 20 Mei 2022.
Menurutnya, DOB akan mendekatkan pelayanan publik lebih dekat lagi kepada masyarakat. Pasalnya, secara geografis, hal ini memang menjadi hambatan utama.
“Berapa pun dana yang diturunkan dalam otsus, tapi kalo geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang itu tetap akan menghadapi hambatan-hambatan luar biasa,” tuturnya.
Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.
“Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago, dan Mee Pago,” klaim Mathius.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua MRP Timotius Murib meluruskan perihal pertemuan yang diklaim Bupati Jayapura bahwa pihaknya menyepakati DOB. Menurutnya, memang ada lima anggota MRP yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, namun mereka tak mewakili sikap MRP.
Ia bahkan mengatakan lima anggota itu diajak pihak-pihak yang berkepentingan.
“Lima anggota ini tidak ada representasi MRP, tapi oknum-oknum yang diajak dan datang menyampaikan aspirasi dan menerima DOB itu,” ujar Timotius, Jumat (20/5).
Menurut Timotius, sebetulnya hal yang wajar apabila di dalam MRP ada perbedaan pendapat mengenai DOB. Namun, kedatangan lima anggota tersebut tidak melalui mekanisme resmi kelembagaan.
“Mereka juga tidak pernah dimandatkan oleh pimpinan lembaga MRP untuk bertemu dengan Presiden. Dugaan kami ada settingan dari pihak tertentu,” jelas dia.
“Tidak ada perjalanan dinas dari lembaga MRP. Jadi tidak mewakili lembaga. Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Mungkin mereka mewakili kalangan mereka sendiri,” imbuh Timotius.
Sebagai informasi, rencana pemekaran wilayah Papua telah menimbulkan penolakan besar dari warga lokal.
Demonstrasi digelar warga di sejumlah wilayah di Jayapura, Selasa (10/5). Polisi membubarkan paksa aksi unjuk rasa dan menangkap sejumlah aktivis yang menolak otonomi khusus dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
(sas)
 mengundang tokoh Papua dan...)
