Manaberita.com – CHINA telah mengumumkan sanksi terhadap CEO Boeing Defense dan Raytheon atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata terbaru Washington ke Taiwan, kata juru bicara kementerian luar negeri China. Sanksi terhadap CEO Pertahanan, Luar Angkasa dan Keamanan Boeing Ted Colbert dan bos Raytheon Technologies Corp Gregory Hayes diumumkan pada hari Jumat sebagai tanggapan atas persetujuan sanksi Departemen Luar Negeri AS yang setuju untuk menjual peralatan militer senilai $ 1,1 miliar ke Taiwan awal bulan ini.
Melansir dari Aljazeera, Penjualan tersebut mencakup 60 rudal anti-kapal dan 100 rudal udara-ke-udara, di mana masing-masing kontraktor utamanya adalah Boeing Defense, sebuah divisi dari Boeing, dan Raytheon. Colbert dan Hayes akan dikenai sanksi “untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanan China”, kata juru bicara kementerian luar negeri Mao Ning, mengutip “keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ini”.
Mao tidak merinci sanksi apa yang akan diberikan atau bagaimana sanksi itu akan diterapkan pada para CEO. “Pihak China sekali lagi mendesak pemerintah AS dan entitas terkait untuk berhenti menjual senjata ke Taiwan dan kontak militer AS-Taiwan,” kata Mao. Pentagon mengumumkan paket tersebut setelah latihan militer agresif China di sekitar Taiwan menyusul kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi bulan lalu, pejabat tertinggi AS yang melakukan perjalanan ke Taipei selama bertahun-tahun.
China pada bulan Februari memberi sanksi kepada Raytheon dan Lockheed Martin menyusul penjualan yang diumumkan sebesar $100 juta untuk upgrade rudal Patriot untuk Taiwan. Di bawah Undang-Undang Anti-Sanksi Asing Tiongkok, individu dapat dilarang memasuki Tiongkok, visa dapat ditolak, penyitaan dan pembekuan aset diizinkan, deportasi dapat dilakukan, serta tindakan lainnya, lapor surat kabar Global Times milik pemerintah Tiongkok.
Pengumuman tersebut menandai pertama kalinya Beijing mengidentifikasi dan menjatuhkan sanksi terhadap individu dari perusahaan-perusahaan ini. Beijing menganggap pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai provinsi bandel yang telah dijanjikan untuk dikendalikan, dengan paksa jika perlu. Taiwan menolak klaim kedaulatan China, dengan mengatakan hanya rakyatnya yang dapat memutuskan masa depan mereka dan berjanji untuk membela diri jika diserang.
[Bil]
