MANAberita.com – PAKAR Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut, penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan oleh sejumlah pihak seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan menimbulkan konflik politik yang berkepanjangan.
“Kalau asal tunda pemilu dan asal perpanjang masa jabatan para pejabat negara tsb, tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, maka ada kemungkinan timbulnya krisis legitimasi dan krisis kepercayaan. Keadaan seperti ini harus dicermati betul, karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas ke mana-mana,” kata Yusril seperti dikutip dari akun Instagram yusrilihzamhd, Jumat (25/2/2022).
Melansir dari Kompas Tv, Ia menjelaskan, sebagai negara hukum, seluruh pihak wajib menjunjung hukum dan konstitusi. Dalam UUD 1945 tegas mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan dalam lima tahun sekali.
“Kalau Pemilu ditunda, maka lembaga apa yang berwenang menundanya. Konsekuensi dari penundaan itu adalah masa jabatan Presiden, Wapres, Kabinet, DPR, DPD dan MPR akan habis dengan sendirinya.”
“Lembaga apa yang berwenang memperpanjang masa jabatan para pejabat negara tsb? Apa produk hukum yang harus dibuat untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini belum dijawab dan dijelaskan oleh Cak Imin maupun Pak Bahlil,” kata dia.
Menurut dia, dengan melakukan amendemem UUD 1945, nantinya akan menyisakan persoalan besar bagi bangsa Indonesia.
“Yakni kevakuman pengaturan jika negara menghadapi krisis seperti tidak dapatnya diselenggarakan Pemilu. Sementara tidak ada satu lembaga apapun yang dapat memperpanjang masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, atau menunjuk seseorang menjadi Pejabat Presiden seperti dilakukan MPRS tahun 1967,” kata dia.
Sebelumnya, satu per satu partai politik (Parpol) pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mulai menyuarakan agar Pemilu 2024 untuk diundur. Setelah sebelumnya PKB, kini usulan itu digaungkan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
[SAS]
