MANAberita.com – MAHASISWA telah menggelar aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia–dari bagian barat sampai timur–pada Senin (11/4) kemarin.
Itu adalah rangkaian dari demo mahasiswa beberapa hari terakhir menolak wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden atau Joko Widodo (Jokowi) tiga periode, hingga memprotes kenaikan harga BBM, tarif PPN, kelangkaan minyak goreng, dan lainnya.
Khusus di Jakarta pada Senin (11/4) lalu, gelombang demonstrasi mahasiswa kali ini digerakkan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka menggelar aksi di depan Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Mengutip CNN Indonesia, Ribuan massa mahasiswa dari berbagai kampus tampak tumpah ruah di kawasan tersebut mendesak parlemen tak cawe-cawe soal amendemen UUD demi mendukung wacana penundaan pemilu hingga masa jabatan presiden.
Titik demo itu dialihkan setelah Jokowi mengumumkan pemilu tetap sesuai jadwal pada 2024. Sebelumnya, massa BEM SI hendak berdemonstrasi di depan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Meskipun, pada hari-H ada pula massa yang melakukan aksi di sekitar kawasan Medan Merdeka.
Setidaknya ada beberapa tuntutan mahasiswa dalam demonstrasi kemarin. Paling utama, mereka meminta Presiden Jokowi tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode, menunda pemindahan ibu kota negara (IKN), mengusut mafia minyak goreng dan menurunkan harga bahan pokok.
Selain di Jakarta, aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa kota digelar serentak. Demonstrasi terjadi di beberapa kota besar, seperti Makassar, Padang, Kendari, Bandung, Samarinda, Palembang hingga Ambon.
Tuntutan mereka hampir sama dengan di Jakarta, yakni menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode, mendesak penurunan harga bahan pokok, serta menunda pemindahan IKN.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Jakarta Ujang Komarudin menilai rentetan aksi demonstrasi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden bisa dikatakan menuai hasil awal yang positif. Bahkan, sambungnya, Jokowi langsung merespons tuntutan mahasiswa itu sebelum digelarnya aksi besar-besaran kemarin.
“Sebelum demonstrasi kemarin, ketika isunya sudah besar dan tekanan luar biasa dahsyat dan menggema, pada Minggu kan presiden ambil langkah cepat mengadakan rapat terbatas kabinet. Dia mengeluarkan statement,” kata Ujang, Selasa (12/4).
Ujang mengatakan hasil atau dampak dari gerakan sosial seperti demo tak hanya dilihat pascaaksi dilakukan. Bahkan, keberhasilan itu bisa saja terwujud, minimal pemerintah sudah merespons atau mengabulkan tuntutan dari massa sebelum aksi digelar.
Oleh karena itu, Ujang menilai pernyataan Jokowi saat rapat terbatas kabinet soal Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 pada Minggu (10/4) lalu sebagai jawaban awal dari tuntutan mahasiswa.
Dalam rapat itu, Jokowi menegaskan gelaran Pemilu sudah jelas akan digelar pada 14 Februari dan Pemilihan Kepala Daerah digelar pada November 2024 mendatang.
“Khusus untuk yang perpanjangan masa jabatan, sepertinya ini keberhasilan awal gerakan mahasiswa yang selama ini kerap tak didengar. Seperti demo omnibus law Cipta Kerja, lalu RUU KPK itu kan aspirasi masyarakat tak didengar,” kata Ujang.
(sas)
