Manaberita.com – 25 Agustus menandai lima tahun sejak penumpasan brutal oleh militer Myanmar memaksa lebih dari 700.000 orang Rohingya dari negara bagian Rakhine Myanmar melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Hari ini, jumlah itu melebihi 1 juta. Rohingya, kelompok etnis mayoritas Muslim, telah tinggal di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha selama berabad-abad.
Dilansir Aljazeera, Namun, Myanmar tidak mengakui mereka sebagai kelompok etnis resmi dan diakui sebagai komunitas tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Menurut PBB, ada sekitar 600.000 Rohingya yang tersisa di negara bagian Rakhine, sementara hampir satu juta dari mereka berada di negara-negara tetangga, terutama Bangladesh. PBB menggambarkan Rohingya sebagai “minoritas paling teraniaya di dunia”.
Kelompok etnis Myanmar
Pada tahun 1982, undang-undang kewarganegaraan mengecualikan Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar dan melarang mereka dari kewarganegaraan, yang secara efektif membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Akibatnya, keluarga Rohingya tidak mendapatkan hak dan perlindungan dasar, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan berbasis seksual dan gender, dan pelecehan.
Menurut undang-undang kewarganegaraan, kewarganegaraan diberikan kepada individu yang tinggal di Myanmar, sebelumnya dikenal sebagai Burma, yang dapat melacak tempat tinggal keluarga mereka sebelum tahun 1823. Ini menciptakan kategori kewarganegaraan, tetapi Rohingya tidak disertakan. Nasionalis di Myanmar percaya bahwa Rohingya adalah orang Bengali yang bermigrasi ke Myanmar secara ilegal selama pemerintahan Inggris di anak benua India.
Kurangnya data sensus yang dapat diandalkan membuat sulit untuk secara akurat memetakan perincian etnis dari populasi Myanmar yang berjumlah 50 juta. Namun, beberapa kelompok etnis Myanmar termasuk Bamar, Shan, Karen, Rakhine, Kachin, Chin, Karenni, Mon, Wa, dan Kokang Chinese. Pemerintah tidak mengakui Rohingya.
Pengusiran Rohingya yang sedang berlangsung
Rohingya telah menghadapi penganiayaan di tangan militer Myanmar sejak kemerdekaan negara itu pada akhir 1940-an. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, lebih dari 300.000 Rohingya tiba di Bangladesh pada 1990-an. Bentrokan kekerasan di negara bagian Rakhine berlanjut pada 2012 dan 2015, menggusur lebih banyak Rohingya.
Pada Oktober 2016, menyusul serangan terhadap beberapa anggota polisi perbatasan Myanmar, militer memulai tindakan keras terhadap Rohingya, menyalahkan mereka atas pemberontakan tersebut. Ini mengirim sekitar 87.000 Rohingya bergegas ke Bangladesh untuk berlindung. Tindakan keras militer terbaru dimulai pada 25 Agustus 2017, ketika sebuah kelompok bersenjata Rohingya menyerang pos-pos militer di Rakhine.
Militer Myanmar dilaporkan telah membakar lusinan desa Rohingya dan menembak tanpa pandang bulu ke pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersenjata. Pada September 2017, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan operasi militer di Myanmar adalah ‘contoh buku teks pembersihan etnis’. Pada November 2019, Pengadilan Kriminal Internasional menyetujui permintaan penuntutan untuk menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan oleh militer Myanmar.
Saat ini, ada 980.000 pengungsi dan pencari suaka dari Myanmar di negara tetangga. Sekitar 936.000 pengungsi Rohingya tinggal di kamp pengungsi Kutupalong dan Nayapara di wilayah Cox’s Bazar Bangladesh kamp yang telah berkembang menjadi beberapa yang terbesar dan terpadat di dunia.
Kehidupan di dalam kamp pengungsi Cox’s Bazar
Hampir satu juta orang Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsi Cox’s Bazar menghadapi kondisi hidup yang sulit dan berada di bawah ancaman terus-menerus dari bencana alam. Kamp-kamp itu penuh sesak, tidak memiliki sanitasi dan kebersihan yang memadai, dan penerangan yang buruk. Hujan monsun yang lebat telah memicu tanah longsor dan banjir bandang di kamp-kamp pengungsi, menggusur ribuan orang Rohingya.
Pada Maret 2021, kebakaran hebat di kamp-kamp itu membakar ribuan tempat penampungan dan semakin memperburuk krisis. Pandemi COVID-19 telah menambah tekanan pada populasi yang rentan ini, terutama dengan meningkatkan kerawanan pangan. Sejak Mei tahun ini, kamp-kamp di Cox’s Bazar juga mengalami lonjakan kasus demam berdarah, lapor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut WHO, ada 44 puskesmas dan 90 pos kesehatan di kamp-kamp tersebut. Penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan merupakan hampir setengah dari konsultasi medis.
[Bil]
