Manaberita.com – PEMKOT Malang melalui Bagian Perekonomian, Infrastruktur, dan asal Daya Alam (PISDA) menggelar pengenalan Ketersediaan Kuota LPG tiga KG Bersubsidi serta Kuota BBM Tahun 2022 pada Hotel Gajahmada Graha, Kota Malang, Kamis (24/11/2022). Ketua Bagian PISDA, Ir. Eny Handayani, M.Si menuturkan bahwa pengenalan ini menekankan pada penggunaan LPG serta BBM bersubsidi yang sempurna target. Subkordinator ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan hayati Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Soni Suryono menuturkan bahwa fenomena di lapangan masih banyak terjadi over kuota akibat pengguba LPG tiga kilogram tidak tepat target.
Dilansir malangkota.go.id, Soni menyebut bahwa LPG bersubsidi beradasarkan Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2021, hanya diperuntukkan bagi tempat tinggal tagga dan usaha mikro buat keperluan memasak, buat bahan bakar kapal nelayan (kapal kecil aporisma 5 gross ton), serta buat bahan bakar pompa air petani pada skala kecil. namun demikian masih banyak didapati penggunaan LPG bersubsidi yang tidak tepat sasaran, seperti buat usaha kuliner sekelas restoran dan hotel. Maka berasal itu, diperlukan pengendalian distribusi LPG dan BBM bersubsidi.
AD interim itu, Sales Branch Manager Rayon I Malang Raya PT Pertamina Fuel Terminal Malang, Ahmad Ubaidillah Maksum membeberkan perlunya pengendalian BBM bersubsidi. sebab dilatarbelakangi beberapa hal seperti perbedaan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi sebagai akibatnya ada masalah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Maka dari itu, Pertamina menjalankan kebijakan supaya BBM bersubsidi bisa digunakan hanya buat target. “Pertamina mewajibkan konsumen pengguna BBM subsidi untuk mendaftar via web. lalu akan dilakuan pembuktian atau pencocokan data pendaftar.
Segingga transaksi BBM subsidi hanya dapat dilakukan sang konsumen yabg terdaftar serta menerima QR code,” terangnya. Menggunakan kebijakan ini, tentu akan berdampak positif bagi pemerintah, masyarakat, serta SPBU. menggunakan kebijakan ini, pemerintah akan berpotensi buat bisa mempertinggi pendapatan wilayah, kuota akan tercukupi, mengurangi beban negara dengan menekan subsidi, dan mempermudah proses pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Bagi rakyat target, manfaat kebijakan ini bisa dirasakan mirip kepastian mendapatka BBM subsidi dan saat antrean relatif lebih pendek.
Benefit jua akan dirasakan sang SPBU, seperti situasi antrean yg lebih kondusif dan petugas kebih mudah melayani konsumen sebab tidak perlu “menilai serta memilih” apakah konsumen teesebut termasuk sasaran subsidi atau bukan. Lebih lanjut, Ubed menyebutkan bahwa hingga bulan Oktober 2022, realisasi penggunaan LPG bersubsidi, solar, dan pertalite telah mencapai 82 persen. Dijabarkan olehnya, buat LPG bersubsidi telah terealisasikan 82,4 persen berasal kuota yang disediakan 35.596 metrikston. buat solar telah terealisasi 82,8 persen berasal kuota sebesar 25.770 kiloliter serta buat pertalite sudah terlaksana 82,7 % asal kuota 140.806 kiloliter.
Jelang akhir tahun, terperinci Ubed, umumnya akan terjadi peningkatan kebutuhan akan bahan bakar, termasuk bahan bakar bersubsidi. “bila untuk LPG nanti akan kita lakukan pengenalan dan sidak di perjuangan kecil dan menengah yg seharusnya tidak gunakan subsidi kita arahkan untuk beralih ke LPG non subsidi. buat BBM, kita juga terus mendorong rakyat yg berhak mendapat subsidi buat mendaftar. sehingga dapat mengeliminasi penyelewengan.
Ubed mentebut bahwa dengan sisa kuota tadi, estimasinya cukup sampai akhir tahun. tetapi wajib juga wajib diiringi dengan ketepatan target pengguna LPG serta BBM bersubsidi. “Kalaupun nantinya tak mencukupi, maka kita akan koordinasi menggunakan pemerintah ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kita komunikasikan kalau misal membutuhkan. Nanti yang memilih BPH Migas,” ungkapnya.
[Bil]
