MANAberita.com – EMPAT kementerian dan tiga institusi pusat menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat untuk menanggapi polemik relokasi SDN 1 Pondok Cina (Pocin).
Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis, Senin (12/12) memaparkan perwakilan dari pemerintah pusat yang terjun dalam rakor itu berasal dari Kemendagri, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Kemendikbud Ristek, Ombudsman RI, KPAI, hingga KASN.
Sedangkan Pemkot Depok dihadiri langsung oleh Wali Kota Depok M. Idris yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Setda), Kepala Dinas Pendidikan, beserta jajaran yang lainnya.
Pada rapat tersebut, pihak Itjen Kemendikbud Ristek menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah bersurat resmi kepada Walikota Depok terkait penundaan dana hibah masjid pada hari ini.
“Gubernur provinsi Jawa Barat telah bersurat resmi kepada Walikota Depok terkait penundaan dana hibah masjid sampai kasus SDN Pocin 01 Depok jelas penanganan dan penyelesaiannya,” tulis Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis, Senin (12/12).
Selain itu, melalui surat itu juga ditekankan agar hak pendidikan pada anak sesuai peraturan perundang-undangan tetap terpenuhi.
“Dengan prinsip memberikan pelayanan Pendidikan terbaik sebagaimana di amanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.
Di sisi lain, KPAI Mendorong Pemkot Depok untuk melakukan dialog dua arah dengan para orangtua murid terkait rencana yang sudah disusun.
Diberitakan sebelumnya, lahan SDN Pocin 1 akan dialihfungsikan menjadi masjid oleh Pemkot Depok. Para siswa diminta untuk pindah sekolah ke SDN Pocin 3 dan 5. Tetapi tidak semua siswa bersedia untuk pindah, ada yang memilih bertahan dan mereka terpaksa belajar di kelas tanpa didampingi oleh guru.
Berdasarkan data yang dihimpun pada Selasa (29/11), sebanyak 200 orang tua dan siswa menolak dan memilih bertahan belajar di SDN Pocin 1.
Satpol PP Kota Depok ditugaskan untuk merobohkan bangunan SDN Pocin 1 pada hari Minggu (12/12) kemarin. Namun, rencana tersebut diadang para orang tua murid.
Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Ratnanurdianny mengatakan pihaknya menunda pembongkaran sekolah tersebut setelah mendapat masukan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok maupun aparat kepolisian.
Lienda mengatakan para orang tua siswa akan diberi ruang untuk berdialog dengan Pemkot Depok. Ia menyebut pihaknya tetap akan memusnahkan bangunan sekolah tersebut.
“Ditunda, bukan gagal karena saya tadi sampaikan tetap ini harus dimusnahkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata Lienda di SDN Pocin 1 Depok, Minggu (11/12).
(sas)
