Manaberita.com – MANTAN partai yang berkuasa di Myanmar dibubarkan oleh militer, menimbulkan kekhawatiran dari Australia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat bahwa hal ini dapat menyebabkan lebih banyak ketidakstabilan di negara yang sudah penuh kekerasan itu. Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang beranggotakan Aung San Suu Kyi dan 39 partai lainnya dibubarkan oleh militer Myanmar pada hari Selasa karena melewati tenggat waktu pendaftaran pemilu yang diperkirakan akan memperkuat kekuasaan militer. Pernyataan keprihatinan pada hari Rabu muncul setelah peristiwa itu.
Dilansir Aljazeera, Pemilihan belum diberi tanggal. NLD telah berulang kali menolak untuk berpartisipasi dalam pemilihan tersebut, dengan alasan bahwa pemilihan tersebut curang. Kementerian luar negeri Jepang menyatakan “keprihatinan serius” bahwa upaya untuk memperbaiki situasi akan menjadi lebih menantang dengan dikeluarkannya NLD dari proses politik. “Jepang sangat mendesak Myanmar untuk segera membebaskan pejabat NLD, termasuk Suu Kyi, dan menunjukkan jalan menuju penyelesaian damai atas masalah yang melibatkan semua pihak terkait.”
Tidak mungkin untuk berbicara dengan juru bicara militer Myanmar segera untuk memberikan komentar. Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kepala pemerintahan militer, mendesak pencela internasional pada hari Senin untuk mendukung upayanya mengembalikan demokrasi. Menyusul satu dekade demokrasi yang goyah, pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi digulingkan oleh kudeta militer pada Februari 2021, menyebabkan kerusuhan di Myanmar.
Akibat penumpasan berdarah terhadap pengunjuk rasa damai oleh pasukan keamanan Myanmar, yang mengakibatkan lebih dari 3.000 kematian, kini terjadi pemberontakan bersenjata melawan pemerintah militer. Menurut PBB, pertempuran telah mengakibatkan lebih dari satu juta orang mengungsi. Aung San Suu Kyi, 77, ditahan oleh militer selama kudeta dan saat ini menjalani hukuman 33 tahun penjara. Lusinan sekutu NLD-nya juga dipenjara atau melarikan diri.
“Serangan terhadap kebebasan.”.
Washington “mengecam keras” pilihan untuk melarang 40 partai politik, menurut wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel. Patel, menggunakan nama lama negara di Asia Tenggara, mengatakan bahwa “pemilihan apa pun di Burma tanpa partisipasi semua pemangku kepentingan tidak akan dan tidak dapat dianggap bebas atau adil.”. Kantor luar negeri Inggris mengkritik pembubaran NLD dan partai lain sebagai “serangan terhadap hak dan kebebasan” rakyat Myanmar.
Seorang juru bicara kantor luar negeri menyatakan, “Kami mengutuk tindakan rezim militer yang bermotivasi politik dan penggunaan taktik yang semakin brutal untuk menabur ketakutan dan menekan oposisi.”. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menyatakan sangat prihatin dengan ruang politik Myanmar yang semakin terbatas akibat persyaratan pendaftaran pemilu yang ketat. Semua pihak yang terlibat harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam politik, katanya, karena melakukan sebaliknya dapat memicu lebih banyak kekerasan dan keresahan.
Dalam sebuah pernyataan, disebutkan bahwa pihaknya akan “terus memantau dengan cermat tindakan rezim dan menyerukan pemulihan demokrasi, termasuk pemilihan umum yang kredibel.”. NLD dibubarkan karena militer sedang mempersiapkan dasar untuk pemilihan mendatang, termasuk memperbarui daftar pemilih. Tim yang mengumpulkan data sipil untuk daftar pemilih telah diserang oleh kelompok perlawanan yang secara longgar mendukung Pemerintah Persatuan Nasional, sebuah pemerintahan paralel yang dibentuk oleh legislator NLD yang digulingkan.
Crisis Group, sebuah wadah pemikir yang berkantor pusat di Brussel, mengklaim bahwa lebih dari selusin anggota tim ini telah meninggal. Crisis Group pada hari Selasa mengeluarkan peringatan bahwa pemilihan yang diantisipasi, yang mungkin berlangsung pada bulan November, kemungkinan besar akan menjadi “yang paling berdarah dalam sejarah negara baru-baru ini” karena penentangan yang meluas terhadap mereka.
Menurut penasihat senior Crisis Group di Myanmar Richard Horsey, “jika rezim berusaha untuk memaksakan pemungutan suara, dan kelompok perlawanan berusaha mengganggu mereka, kita akan melihat kekerasan meningkat.” Mayoritas penduduk menentang keras pergi ke tempat pemungutan suara untuk melegitimasi kontrol politik militer. “Untuk menghentikan eskalasi ini, aktor Barat dan regional harus bekerja sama untuk mengirim pesan yang jelas bahwa pemilu tidak sah dan menahan dukungan, sementara Pemerintah Persatuan Nasional harus menolak serangan perlawanan terhadap target pemilu.”
[Bil]
