MANAberita.com – CENTER for Indonesian Policy Studies (CIPS) melaporkan 21 juta orang Indonesia kekurangan gizi dan 21,6 persen anak-anak mengalami stunting.
“Sekitar 21 juta orang atau 7 persen dari populasi kekurangan gizi dengan asupan kalori per kapita harian di bawah standar Kementerian Kesehatan sebesar 2.100 kkal,” ungkap Head of Agriculture CIPS Aditya Alta dalam keterangan resmi, Minggu (9/7).
Selain itu, Aditya menyebut bahwa tahun lalu 21,6 persen anak Indonesia di bawah usia lima tahun mengalami pertumbuhan yang lambat, dan proporsi kelompok usia yang lebih tua rendah. Pada saat yang sama, 7,7 persen menderita penurunan berat badan. Berat badan rendah ke tinggi badan.
Dia menyesalkan ketersediaan makanan yang tidak mencukupi dan akses ke berbagai bagian negara. Ini mempengaruhi mereka yang berpenghasilan sangat rendah yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan perut.
Bahkan, Indonesia menempati urutan ke-84 dalam ketersediaan pangan dan ke-44 dalam keterjangkauan dari total 113 negara dalam Indeks Ketahanan Pangan Global 2022. Capaian ini lebih rendah dari negara tetangga, seperti Thailand di urutan 77 dan 39, Vietnam 49 dan 38, dan Malaysia 56 dan 30.
“Di masa depan, permintaan pangan di wilayah termiskin tersebut diperkirakan masih berada di bawah standar asupan kalori harian untuk sumber karbohidrat, seperti beras, jagung, dan tepung gandum,” ramalnya.
Di lain sisi, Aditya menyoroti pembatasan impor beras dan jagung meski Indonesia dihantui kekurangan pasokan. Menurutnya, ini makin memperparah ketahanan pangan dalam negeri.
Ia merinci jumlah permintaan jagung yang terus meningkat tiap tahunnya sebesar 16.280 ton. Begitu pula permintaan tepung terigu serta kedelai yang masing-masing meroket 26.079 ton dan 144,02 ton per tahun.
“Hambatan ini membuat proses impor beras untuk pemenuhan ketahanan pangan maupun cadangan pangan menjadi lambat. Tidak jarang beras impor justru datang di saat panen raya dan harga beras domestik jatuh,” kritik Aditya.
“Demikian pula dengan impor jagung untuk pakan yang hanya bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kondisi ini merugikan peternak kecil yang harus bersaing dengan perusahaan besar dalam memperoleh jagung pakan dari pasar domestik,” tandasnya.
(sas)
 melaporkan 21 juta...)
