MANAberita.com – MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan jika jumlah penyakit pernapasan di DKI Jakarta saat ini sudah mencapai 200 ribu buntut dari polusi udara di ibu kota.
Jenis penyakit pernapasan yang paling banyak dialami masyarakat Indonesia antara lain obstruksi kronis, asma, dan pneumonia.
“Khususnya di Jakarta, kita lihat sebelum Covid-19 itu 50 ribuan lah ya yang kena, sekarang sudah naik ke 200 ribuan. Nah, itu ada akibatnya dari polusi udara ini,” kata Budi dalam rekaman suara, Kamis (24/8).
Mengutip CNN, Budi menyatakan total klaim BPJS dari lima jenis penyakit pernapasan sudah mencapai Rp10 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat seiring dengan naiknya kasus penyakit pernapasan.
Budi juga mengatakan penanganan polusi udara ini merupakan tanggung jawab lintas sektor. Misalnya, Kemenkes meminta agar sektor di hulu seperti bidang transportasi, energi, lingkungan hidup, untuk serius dalam memikirkan cara mengurangi polusi udara ini.
Kemenkes, saat ini berada di hilir. Oleh karenanya, yang bisa dilakukan Kemenkes ialah mengampanyekan cara meminimalisir paparan polusi udara.
Budi optimistis Indonesia khususnya DKI Jakarta mampu mengatasi masalah polusi udara. Pasalnya, ini bukan masalah baru di dunia.
“Yang masih memberikan optimisme di kita adalah hal seperti ini, polusi udara, sudah terjadi di negara lain dan bisa dikendalikan, yang paling baik dan paling cepat China,” ujar Budi.
Polusi udara menjadi persoalan yang mencuat belakangan ini. Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Ida Mahmudah sebelumnya juga meminta penerapanganjil genap (gage) selama 24 jam guna menekan polusi udara di ibu kota negara RI itu.
Ida mengatakan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN) diDKI Jakarta perlu segera dievaluasi. Menurutnya, jika upaya itu tak berpengaruh terhadap polusi udara di Jakarta, maka ganjil genap selama 24 jam nonstop perlu diterapkan.
“Harapan saya Pemda segera untuk mengevaluasi yang sudah dilakukan beberapa hari ini. Masukan dari saya kalau memang evaluasinya sangat kecil, mengurangi polusi segera dilakukan ganjil genap ini berlaku 24 jam,” kata Ida di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).
(sas)
