Manaberita.com – SPOTIFY menarik diri dari Rusia dengan alasan undang-undang baru yang mengancam penjara karena menyebarkan “berita palsu” tentang angkatan bersenjata negara itu.
Perusahaan streaming musik itu mengatakan masalah keamanan tentang staf dan “bahkan mungkin pendengar kami” telah mendorongnya untuk sepenuhnya menangguhkan layanan gratisnya.
BBC melaporkan Spotify menutup kantornya di Rusia pada awal Maret.
Tetapi tetap menjaga layanannya beroperasi untuk memberikan “berita independen” ke negara itu.
“Spotify percaya bahwa sangat penting untuk mencoba menjaga layanan kami tetap beroperasi di Rusia untuk memberikan berita dan informasi tepercaya dan independen dari wilayah tersebut,” kata Spotify dalam sebuah pernyataan.
“Sayangnya, undang-undang yang baru-baru ini diberlakukan semakin membatasi akses ke informasi, menghilangkan kebebasan berekspresi, dan mengkriminalisasi jenis berita tertentu menempatkan keselamatan karyawan Spotify dan kemungkinan bahkan pendengar kami dalam risiko.”
Aturan baru tentang apa yang dapat disiarkan atau diposting oleh perusahaan media secara online berarti menerbitkan materi yang dianggap sebagai “berita palsu” tentang invasi Rusia ke Ukraina dapat menyebabkan hukuman penjara yang lama.
Menyusul pengesahan undang-undang tersebut, Bloomberg, New York Times dan CNN termasuk di antara media yang mengumumkan rencana awal bulan ini untuk menangguhkan pelaporan dari negara tersebut.
TikTok juga menangguhkan streaming langsung dan konten baru dari platformnya setelah diperkenalkan.
BBC menangguhkan pelaporan di Rusia, meskipun sejak itu dilanjutkan. Akses ke situs-situs BBC telah dibatasi di Rusia, dan Kremlin menghentikan siaran BBC World News awal bulan ini.
Spotify, yang diluncurkan di Rusia pada tahun 2020, paling dikenal sebagai platform streaming musik. Tetapi secara agresif pindah ke podcasting sebagai bagian dari model bisnisnya, dengan perpustakaannya termasuk banyak berita dan acara terkini.
Sejak perang di Ukraina, ia belum dapat menjual langganan premiumnya di negara itu karena pembatasan yang diberlakukan oleh penyedia pembayaran di tengah sanksi internasional.
Langkah terbaru ini menambahkannya ke daftar ratusan perusahaan global yang telah keluar atau mengurangi operasi di negara tersebut, termasuk BP, McDonald’s, dan Netflix.
[Bil]
