Manaberita.com – WALI Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menghadiri penyerahan Daftar Isian aplikasi aturan (DIPA) serta Daftar Alokasi Transfer ke daerah (TKD) Tahun aturan 2023, oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (15/12/2022). Usai menerima alokasi TKD tahun 2023 sebesar Rp1,188 triliun, Wali Kota Sutiaji mengungkapkan kesiapan Kota Malang buat mengoptimalkan anggaran sesuai penekanan yang sudah dipengaruhi.
“Nomor yang diterima sedikit lebih tinggi berasal RAPBD yang proyeksinya Rp1,13 triliun. sinkron arahan Bapak Presiden dan jua mak Gubernur, kita akan dorong penekanan pemantapan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan,” ujar Sutiaji. Hal tadi dilandaskan pemahaman bahwa APBN serta APBD artinya instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia pada tengah ketidakpastian dunia yang masih berlanjut pada tahun depan. karena itu, akuntabilitas pemanfaatan aturan wajib terus ditingkatkan.
“Uang rakyat ini harus bisa dipertanggungjawabkan menggunakan baik. Akuntabilitas kita sejauh ini sudah dinilai level A 3 tahun berturut-turut. Tentu wajib dijaga dan ditingkatkan,” imbuhnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada arahannya meminta adanya penguatan sinergi demi melahirkan signifikasi produksi. Hal ini menurutnya akan melahirkan percepatan target pembangunan, baik fisik, sumber daya insan, ekonomi, serta sosial budaya yang berujung di kesejahteraan.
“Kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama yang bisa kita lakukan menggunakan melakukan program belanja pendidikan dan kesehatan buat pembangunan sumber daya insan, penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan program lainnya,” tutur Khofifah. Hal tadi selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia, jokowi bahwa APBN 2023 difokuskan pada enam hal. Pertama, penguatan kualitas asal daya manusia (sdm).
Kedua, percepatan reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur buat menumbuhkan sentra-pusat ekonomi baru, termasuk mak Kota Nusantara (IKN). Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi serta penyederhanaan regulasi.
[Bil]
