Aksi People Power di Solo Sepi, Hanya 150 Orang

  • Jum'at, 07 Juli 2023 - 23:28 WIB
  • Nasional

MANAberita.com – AKSI People Power yang digelar di sekitar Gedung Umat Islam, Jalan Kartopuran, Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/7), terpantau hanya diikuti oleh segelintir orang.

Tampak satu mobil pikap berwarna hitam terparkir di gerbang Gedung Umat Islam. Mobil tersebut digunakan sebagai panggung orasi.

Hingga aksi dimulai pukul 14.00 WIB, sekitar 150-an orang yang berkumpul di sekitar mobil orasi.

Mengutip CNN Indonesia, dari pantauan lokasi aksi tampak sejumlah spanduk yang di antaranya berbunyi ‘Jokowi gagal urus negara’ dan ‘usut tuntas ijazah palsu Jokowi’.

Koordinator lapangan aksi ‘People Power’ di Solo, Noerrohmat, sebelumnya memperkirakan massa yang hadir lebih dari 1.000 orang. Menurutnya, sudah banyak warga yang antusias dan menghubunginya dari berbagai daerah sejak Rabu (5/7) lalu. Mereka berniat untuk merapat ke Solo mengikuti aksi tersebut.

Saat menyampaikan orasi di lokasi, Noer memastikan aksi ‘People Power’ berbeda dengan makar sehingga tidak melanggar undang-undang. Ia mengatakan aksi ini merupakan bentuk cawe-cawe rakyat untuk negara.

“People Power ini sebenarnya bentuk cawe-cawe rakyat,” ucap dia.

Baca Juga:
MUI Sulsel Temukan Aliran Sesat di Kabupaten Gowa

Ia menuding saat ini pemerintah telah dikendalikan oleh oligarki dan pengusaha hitam. Noer pun mengklaim aksi ini digelar untuk mengembalikan pemerintah ke jalur yang benar.

“Karena saat ini banyak sekali masyarakat yang merasakan kesulitan,” katanya.

Adapun aksi People Power di Solo sedianya digelar di Bundaran Gladak, tak jauh dari Kantor Balai Kota Solo tempat berkantor Wali Kota Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:
Inul Daratista Curhat Tentang Dendam 15 Tahun Lalu, Anak Rhoma Irama Angkat Bicara

Pentolan Mega-Bintang sekaligus inisiator aksi People Power di Solo, Mudrick Sangidu, mengatakan aksi dialihkan ke depan Gedung Umat Islam atas permintaan petugas dari Polda Jawa Tengah.

Mudrick pun mengklaim aksi ini tak memiliki afiliasi maupun kepentingan politik apapun. Ia mengatakan warga berhak bergerak lantaran berbagai saluran aspirasi di parlemen di berbagai tingkatan mengalami kemacetan menyerap aspirasi rakyat.

(sas)

Komentar

Terbaru