Manaberita.com – KONTROL keamanan perbatasan diadaka kembali di terminal feri, bandara, penyeberangan jalan dengan negara lain dan titik masuk lainnya ke negara Skandinavia karena “masih ada ancaman serius terhadap ketertiban umum dan keamanan internal.”
Dilansir ABC, Pemerintah Swedia mengatakan kontrol akan dimulai dan berlangsung hingga 11 November, yang berarti para pelancong harus menunjukkan paspor dan visa selama periode 6 bulan.
Pemerintah tidak menyebutkan ancaman spesifik dalam pengumumannya tetapi mengatakan situasi keamanan di wilayah negara Eropa itu “sangat serius, dan tingkat ancaman teroris secara keseluruhan di Swedia tetap tinggi.”
Menteri Kehakiman Swedia Morgan Johansson mencatat bahwa begitu berada di dalam zona perjalanan bebas paspor Eropa yang dikenal sebagai Area Schengen, orang dapat bergerak relatif bebas di antara 26 negara — 22 negara Uni Eropa ditambah Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.
Biasanya, orang dan barang bergerak bebas di antara negara-negara ini tanpa pemeriksaan perbatasan. Kontrol sementara diizinkan untuk alasan keamanan atau kesehatan, dan beberapa negara Schengen lainnya, termasuk Jerman, Austria, Norwegia dan Denmark, telah menerapkannya, kata Johansson.
Memperkenalkan kembali kontrol perbatasan “menciptakan kondisi untuk mengidentifikasi dan mengendalikan mereka yang ingin memasuki negara itu,” kata menteri. “Ini juga dapat membantu mengidentifikasi pelaku potensial dan dengan demikian mencegah kemungkinan serangan teroris.”
Setidaknya tujuh negara Area Schengen saat ini memberlakukan beberapa pembatasan perbatasan, sebagian besar untuk alasan keamanan atau untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19. Beberapa negara — terutama Austria, Prancis, dan Denmark — secara rutin memperbaruinya dan telah melakukannya selama bertahun-tahun.
Pengadilan tinggi Uni Eropa menjatuhkan putusan bulan lalu yang dapat memaksa negara-negara untuk secara teratur membenarkan mengapa mereka melakukan pemeriksaan ID pada orang-orang yang seharusnya dapat bergerak tanpa mereka di dalam Area Schengen.
Pengadilan Eropa memutuskan bahwa negara-negara harus membenarkan mengapa mereka membatalkan langkah-langkah perbatasan, dan bahwa mereka hanya boleh melakukannya “jika ada ancaman baru yang serius muncul.” Di bawah buku aturan Schengen, katanya, kontrol perbatasan “tidak dapat melebihi durasi total maksimum enam bulan.”
[Bil]
