Manaberita.com – MENURUT pernyataan dari pemerintah Chad, duta besar Jerman harus meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam. Pada Jumat malam, kementerian komunikasi negara memposting di Twitter, “Keputusan pemerintah ini dimotivasi oleh sikap tidak sopan dan tidak menghormati kebiasaan diplomatik.”. Duta besar didesak untuk “meninggalkan wilayah Chad dalam waktu 48 jam,” menurut juru bicara pemerintah Aziz Mahamat Saleh.
Dilansir Aljazeera, Menurut dua sumber pemerintah di Chad, Duta Besar Gordon Kricke telah mengkritik kegagalan negara itu untuk mengadakan pemilu segera setelah kudeta dan keputusan yang dibuat tahun lalu mengizinkan Mahamat Idriss Deby, pemimpin militer sementara, mencalonkan diri dalam pemilu 2024. Kementerian luar negeri Jerman menolak mengomentari pengusiran Kricke, tetapi sumber yang mengetahui pemikiran kementerian mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan itu “sama sekali tidak dapat dipahami” dan bahwa kementerian tersebut telah melakukan kontak dengan pihak berwenang Chad.
Sejak Juli 2021, Kricke telah bertugas dalam kapasitas tersebut. Sebelumnya, ia bekerja sebagai diplomat di Filipina, Angola, dan Niger. Selain itu, ia menjabat sebagai utusan khusus Jerman di Sahel yang bergejolak. Menurut sumber pemerintah yang berbicara kepada AFP dengan syarat anonim, Kricke dipandang “terlalu banyak mencampuri” pemerintahan negara dan memuntahkan retorika kebencian. Sumber itu menambahkan bahwa dia telah menerima peringatan dalam berbagai kesempatan.
Ketika Deby mengambil alih setelah ayahnya, Presiden Idriss Deby, terbunuh di medan perang selama konflik dengan pemberontak, mengakhiri puluhan tahun pemerintahan otoriter, para pemimpin militer di negara Afrika Tengah awalnya menjanjikan transisi 18 bulan menuju pemilihan. Pemerintah militer, bagaimanapun, memperpanjang tenggat waktu dua tahun tahun lalu, menunda pemilihan hingga Oktober 2024.
Hal ini memicu protes yang mengakibatkan kematian puluhan warga sipil, mengkhawatirkan kekuatan regional, dan mengkhawatirkan AS, yang sebelumnya memperingatkan terhadap perpanjangan kekuasaan militer. Kekerasan itu dikecam habis-habisan oleh sejumlah besar diplomat di negara yang berbatasan dengan Sudan, Libya, Niger, Nigeria, Kamerun, dan Republik Afrika Tengah itu. Kembalinya yang tertunda ke demokrasi membuat khawatir kedutaan Jerman, yang diikuti oleh Prancis, Spanyol, dan Belanda dalam melakukannya.
[Bil]
